Pengawasan Pemilu Dulu dan Sekarang

Email: chrisnabuleda@gmail.com

Oleh: Chrisnawati S.Sos

INDONESIA –  sebagai negara demokrasi, negara yang meletakkan segala kedaulatan hanya di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan nasib dan rencana hidupnya sendiri melalui mekanisme politik.

Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan dan menunjukkan kedaulatanya. Dalam hal ini negara hadir sebagai wadah yang memberikan sarana bagi rakyat secara luas untuk menyampaikan dan menyalurkan hak-hak politik warganya dalam memilih wakilnya di parlemen (DPR, DPRD), wakil golongan dan daerahnya (DPD), dan memilih siapa pemimpinya (bupati, walikota, gubernur dan presiden).

Negara hadir sebagai kesatuan pemerintahan yang mengemban amanat dari undang undang, yang harus tunduk pada aturan dan kaidah yang telah jelas termaktub dalam konstitusi.

Pemilu yang diselenggarakan oleh negara haruslah memmenuhi kaidah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Tapi bagaiman pun juga negara dalam proses penyelenggaraan Pemilu tidak selamanya akan berjalan lancar mulus dan normatif. Kerap kali Pemilu diwarnai dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main dan bahkan melanggar konstitusi, sering sekali kita menjumpai perbuatan melawan hukum, melanggar  norma dan kaidah-kaidah kepemiluan. Salah siapa?

Sistem kepemiluan negara kita sudah sangat ideal, sistem pengawasan Pemilu di negara kita juga sudah mutakhir. Instrumen instrumen hukum yang menguatkan proses Pemilu juga sudah sangat lengkap dan up to date, bahkan UUD 1945 sudah empat kali diamandemen untuk memperkuat landasan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang pada hakikatnya adalah untuk menjalankan amanat demokrasi dan pola Pemilu yang paling ideal untuk bangsa Indonesia.

Satu hal yang ada dibenak rakyat Indonesia “ Pemilu harus menjadi representasi suara dan hak politiknya, agar dapat merubah nasib bangsa menuju kearah yang lebih baik”

Merespons apa yang menjadi cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia tersebut maka negara dan seluruh masyarak yang terlibat dalam proses demokrasi ini harus mengawasi proses jalanya Pemilu.

Instrumen Pengawasan

Pemilu yang kita yakini sebagai sarana kita dalam berdemokrasi wajib hukumnya untuk diawasi. Adalah UU No. 7 tahun 2017, “ Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu” (Perbawaslu No. 2 Tahun 2015).

Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia ,jujur dan adil serta berkualitas, agar diharapkan output dari Pemilu adalah demokratisasi  dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu, sehingga Pemilu dapat dijadikan cermin dari semangan aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Bila menyoal  tentang instrumen pengawasan Pemilu maka kita akan akan berharap besar pada kinerja, loyalitas dan integritas dan kapabilitas lembaga Bawaslu. Lembaga yang didesain khusus untuk mengawal berjalanya pesta demokrasi, yang akan membuka mata, telinga dan hatinya dalam menelisik setiap pelanggaran pelanggaran kepemiluan.

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaran pemilu, Bawaslu mempunyai struktur organisasi yang berada ditingakat nasional hingga sampai kepada TPS yang mempunyai tugas pengawasan  Bawaslu RI terdiri dari lima orang anggota

Bawaslu Propinsi 5 sampai 7 orang anggota Bawaslu kabupaten atau kota 3 sampai 5 orang anggota Panwaslu Kecamatan 3 orang anggota Panwaslu kelurahan atau desa 1 orang anggota Pengawas TPS 1 orang anggota.

Dari segi kuantitas SDM pengawas pemilu saat ini sudah meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya, namun bila dikaitkan dengan tugas, fungsi dan kewajiban kelembagaan maka sumber daya pengawas pemilu saat ini masih kurang dari yang diharapkan.

Terlebih jika dikaitkan dengan obyek pengawasan pemilu, maka sumber daya manusia pengawas pemilu tidak seimbang dengan jumlah obyek pengawasan Pemilu tersebut.

Pada tahun 2019, partai politik peserta Pemilu nasionald an lokal ada sebanyak 20 partai yang akan memperebutkan 575 kursi DPR RI, 2.207 kursi DPRD Propinsi,  17.610 kursi DPRD kabupaten/kota dan 136 kursi DPD. Apabila semua parpol mencalonkan sesuai dengan jumlah kursi, maka dapat kita bayangkan ada ratusan ribu caleg.

Coba dibandingkan dengan jumlah SDM pengawasan pemilu yang sudah saya sebutkan diatas, tentu tidak berbanding lurus. Kuantitas sumber daya pengawasan jauh dibandingkan jumlah caleg peserta pemilu. Kalau misal satu caleg punya minimal 10 tim sukses maka berapa juta orang jumlahnya. Padahal merekalah yang berpotensi melakukan pelanggaran pelanggaran pemilu bagaimana mungkin tangan tangan SDM pengawas bisa menjangkau mereka satu satu,  bagaimana mungkin mata mata para pengawas Pemilu bisa melihat mereka satu per satu”

Dengan kekurangan sumber daya manusia pengawas pemilu tersebut, maka perlu ada treatment  khusus untuk mensiasati dan meng cover seluruh obyek pengawasan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah solusi alternatif yang paling jitu untuk menjawab kebutuhan pengawasan pemilu oleh Bawaslu.

Dalam UU No. 2017, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu .

Masyarakat digandeng untuk melek terhadan undang undang pengawasan, masyarakan digandeng dan di berdayakan secara kolektif dalam rangka bersama sama mengawasi jalanya Pemilu.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran , kajian, dan kegiatn kegiatan lain yang dapat menyokong dan meringankan tugas Bawaslu.

Untuk melaksanakan treatment ini bawaslu harus kerja keras, harus mau berkeringat untuk meng edukasi masyarakat luas yang akan digandeng menjadi mitra pengawasan, harus mau rela jemput bola ke gang gang sempit, ke pertemuan PkK ke perkumpulan keagamaan, ke tempat tempat ibadah dll untuk mensosialisasikan etos kerja Bawaslu.

Banyak sekali kegiatan Bawaslu utk mensukseskan program ini salah satunya adalah jagongan Pemilu. Program Bawaslu yang benear benar ingin men edukasi masyarakat luas agar melek terhadap pelanggaran pelanggaran pemilu , sehingga kelak masyarakat tersebut bisa menjadi mitra bawaslu dalam proses pengawasan jalanya Pemilu.

Dalam Pemilu Bawaslu mempunyai tujuan meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, mendorong secara aktif agar masyarakat sadar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu, mentediakan informasi yang memadai untuk memmudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu, menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan atau laporan pelanggaran pemilu.

Tahun 2020 ini pemilu akan segera dilaksanakan, hajatan nasional ini tentu akan menyita perhatian dan partisipasi banyak pihak dan kalangan, semua pihak pihak terkait sudah mempersiapkan Pemilu di bulan September nanti.

.

Penulis berharap,hajat Pemilu tahun ini menjadi hajat kita bersama, di antara kita punya tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan dan mengisinya, karena bagaimana pun kualitas demokrasi suatu bangsa dapat kita nilai dari penyelenggaraan pemilu. Jatengdaily.com–st

Chrisnawati S.Sos

Penulis adalah penggiat sosial dan keagamaan.

Salah satu anggota Panwas Kecamatan Ungaran Timur.

Kab. Semarang, Jawa Tengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here