Ribuan guru SMA swasta di Jateng mengelar aksi demo di depan gubernurnya di Jalan Pahlawan Semarang, Senin (17/2/2020). Foto: ody

SEMARANG (Jatengdaily.com)- Ribuan guru yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Provinsi Jawa Tengah menggelar demo di depan di Gubernur Jawa Tengah, Senin (17/2/2020).

Dari pantauan di lokasi, para pendemo membawa beberapa atribut tulisan sebagai bentuk aksi yang menjadi keluh kesah menjadi guru honorer atas ketidakadilan regulasi Pemerintah Jawa Tengah.

Diantaranya, “Jika Pendidikan Jateng Mau Maju dan Oke Jangan Beda-bedakan Kami Pak Gub”, “Dikotomi BOP dan BOSDA SMA Dihilangkan”, “Pemberian Intensif Guru dan Tendik Swasta Non TPG”, “Menolak Sistem Jalur PPDB Zonasi / Penambahan Rombel”, “Melibatkan Perwakilan Swasta dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan di Jawa Tengah” dan lainnya.

Ribuan guru sebelumnya mereka berkumpul sejak pukul 07.00 WIB di Taman Indonesia Kaya dan melanjutkan aksi demo ke Kantor Gubernur hingga 13.00 WIB.

Perwakilan guru SMA Godong Kabupaten Grobogan Arif Khoirudin saat ditanya di lokasi menyampaikan, kegiatan ini merupakan buntut dari upaya pemerintah tidak menyikapi aspirasi yang sudah disampaikan.

Tuntutan yang ingin disampaikan diantaranya pemerintah Jawa Tengah tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, pemerintah Jawa Tengah juga tidak membeda-bedakan sekolah swasta yang berakreditasi A,B dan C.

“Beberapa kali kami sudah melakukan audiensi kepada pemerintah, namun tidak ada titik temu. pemerintah selalu beralasan karena keterbatasan anggaran terkait pemberian bantuan,” tegas Arip di sela-sela ribuan pendemo.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz saat mendampingi para pendemo setelah melakukan audiensi menyampaikan bahwa pemerintah Jawa Tengah tidak membeda-bedakan sekolah swasta yang berakreditasi A,B dan C.

“Maksud kami hadir disini bahwa untuk BOSDA sebanyak Rp 500 ribu untuk siswa per tahun. Artinya tidak membeda-bedakan sekolah yang tipe A,B dan C,” tegas Aziz

Selama ini, Pemerintah Jawa Tengah membedakan pemberian bantuan sekolah dilihat dari akreditasi. Untuk akreditasi C setiap siswa mendapat Rp 500 ribu. Sekolah akreditasi B mendapat Rp 250 per siswa dan Akreditasi A tidak siswa mendapat bantuan.

Ia berharap dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang akan final pada Mei 2020, tuntutan tersebut muncul bahwa setiap siswa mendapat bantuan Rp 500 ribu per tahun.

“Kami berharap, jangan mengulangi hal yang sama dan yang sudah kami lakukan di tahun 2019. Kalau tidak muncul kami berkumpul di sini kembali,” tegasnya.

Adapun Pemerintah Jawa Tengah yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Jawa Tengah Sarwa Pranama yang secara langsung menemui para pendemo mengatakan, pemerintah siap menerima masukan apa yang menjadi tuntutan dalam kegiatan yang akan berlangsung dalam Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Kami akan mengundang para perwakilan guru dan kepala sekolah swasta untuk hadir dalam kegiatan Musrenbang. Sehingga dalam kegiatan inilah aspirasi kalian bisa diterima,” ujar Sarwa. Odyshe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here