Si Kaya dan Si Miskin Saat Pandemi Covid-19

Oleh : Hayu Wuranti
Statistisi Ahli Madya
BPS Provinsi Jawa Tengah

PADA awal terjadinya wabah Covid-19 di Indonesia, juru bicara pemerintah khusus penanganan Covid-19 Achmad Yurianto pernah mendapat reaksi keras dari warganet, karena pernyataannya yang meminta orang kaya dan orang miskin saling menolong dalam menghadapi pandemi Covid-19 akibat virus Corona. Pernyataan tersebut dianggap merendahkan masyarakat ekonomi bawah.

“Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting,” begitu bunyi pernyataan yang disampaikan dalam telekonferensi melalui akun YouTube BNPB yang kemudian dipersoalkan dan viral di media sosial. Para netizen di media sosial menganggap pernyataan tersebut mengandung diskriminasi terhadap masyarakat yang tergolong miskin karena dituduh dapat menularkan penyakit kepada orang yang kaya.

Persoalan virus corona atau Covid-19 terus menjadi tekanan dan hantaman bagi perekonomian nasional, termasuk Jawa Tengah. Hari demi hari, masyarakat terus dijejali berita yang berkaitan dengan virus corona. Seakan belum kunjung reda, jumlah kasus positif virus ini pun terus meningkat setiap hari. Tekanan ekonomi akibat dari virus ini terus terasa, mulai dari pembatasan ruang gerak masyarakat dan pemberlakuan kebijakan bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah membuat aktivitas ekonomi terganggu.

Ketimpangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, pada September 2019 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,358. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 0,361, namun naik 0,001 poin jika dibandingkan September 2018 yang sebesar 0,357.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,379 menurun jika dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 0,383 namun meningkat jika dibandingkan September 2018 yang sebesar 0,377. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,315, menurun jika dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,318 namun stagnan jika dibandingkan September 2018.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah mencapai sebesar 18,61 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Adapun perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antarkelompok penduduk.

Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maupun menengah maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Semakin tinggi angka rasio gini, berarti ketimpangan semakin melebar. Sebaliknya, kalau angka rasio gini mengecil, maka ketimpangannya semakin kecil. Ketimpangan yang lebar menandakan ketidakmerataan pengeluaran masyarakat.

Sebaran virus corona juga membuat masyarakat melakukan panic buying di mana konsumen membeli sejumlah barang atau produk secara besar dan massal untuk mengantisipasi keadaan darurat dan juga untuk mengantisipasi kenaikan harga yang besar. Saat Kementerian Kesehatan mengonfirmasi temuan orang yang terjangkiti virus corona, saat itu pula banyak orang mendatangi pusat perbelanjaan dan membeli banyak barang kebutuhan.

Alhasil, keberadaan masker mendadak langka. Begitu juga dengan ketersediaan hand sanitizer. Faktor inilah yang membuat orang tidak bertanggung jawab atau spekulan untuk mengambil keuntungan sendiri di tengah kondisi seperti ini. Belum lagi banyak masyarakat yang belanja melebihi kebutuhannya, jika hal ini dilakukan banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang yang disebabkan ketidakseimbangan antara demand dan supply.

Imbasnya, barang-barang tertentu termasuk juga bahan baku kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, terigu mengalami lonjakan harga. Kepanikan yang terjadi akibat kesimpangsiuran informasi, tidak sempurnanya informasi, hingga menimbulkan respon rasa khawatir yang tidak terbendung, dan berbelanja untuk menyelamatkan diri.

Masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menjaring dan menyaring informasi, sehingga tidak bertindak berlebihan seperti melakukan panic buying dan membeli kebutuhan secukupnya saja, karena pemerintah sudah menjamin ketersediaan stok yang memadai.

Disaat kelompok masyarakat menengah ke atas berbelanja melebihi kebutuhannya, ternyata ada sekelompok masyarakat dengan ekonomi bawah tidak mampu membeli barang tersebut akibat daya beli menurun, karena laju inflasi atau kenaikan harga sebuah barang meningkat tajam, namun pendapatan tidak bertambah bahkan berkurang.

Physical Distancing telah membatasi ruang gerak masyarakat ekonomi bawah secara ekonomi. Hal ini membuat berkurangnya pendapatan sehingga berpengaruh terhadap pembatasan konsumsi rumah tangganya.

Menjadi sebuah ironi ketika masyarakat mengengah ke atas melakukan panic buying, sementara masyarakat bawah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat menurunnya pendapatan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, jika masyarakat tidak menggapi pandemi ini dengan kepanikan yang berlebihan. Tetap berusaha menjaga kesehatan sesuai anjuran pemerintahsebagai bagian dari ikhtiar.

Sementara itu, dari sisi pemerintah untuk mengantisipasi dampak virus corona telah mengambil langkah seperti percepatan pencairan dana bantuan sosial, pengalihan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi atau peningkatan daya beli masyarakat serta percepatan implementasi program kartu pra kerja sebagai bentuk respon pemerintah dalam menghadapi dampak virus corona (Covid-19). Program-program yang telah dilaksanakan pemerintah diharapkan mampu mengurangi dampak ekonomi masyarakat ekonomi bawah akibat pademi covid-19. Jatengdaily.com/yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here