Tantangan Aplikasi E-Billing

0
233

PERKEMBANGAN  teknologi di Indonesia dengan euforia R.I 4.0 sejak dicanangkan 2018 melalui Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo, tidak hanya berlaku pada sektor industri tetapi bergerak di sektor-sektor lainya, Tidak hanya pihak swasta tetapi juga pada pihak  pemerintah.

Berkaitan dengan layanan pemerintah telah memberikan respon positif terhadap perkembangan tersebut. Bentuk respon rata-rata dalam bentuk aplikasi layanan yang bertujuan makin cepat waktu layanan, makin sederhana prosedur layanan, dan pada akhirnya makin meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Hal ini pula yang menjadi alasan disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Aplikasi E-billing bagi para WP.  Berdasarkan PER.05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik sebagai pengganti PER-26/PJ/2014, maka WP dalam melakukan pembayaran sudah berbantuan teknologi informasi.  Harapannya akan mempermudah bagi WP dan DJP. 

Perubahan ini menjadi sebuah perubahan yang radikal karena ternyata tidak  semua WP siap ikut ambil bagian.  Meskipun, di luar DJP, bentuk layanan berbasis elektronik sudah mulai bergerak dinamis sebagai bentuk respon positif  Indonesia terhadap R.I 4.0. Ketidaksiapan WP tercermin pada antrian tetap terjadi pada batas waktu penyampaian SPT Masa  di KPP.  Secara teori, dengan adanya E-Billing sudah tidak terjadi lagi antrian penyampaian SPT Masa  pada tanggal 10 atau tanggal 20 setiap bulannya. 

Apakah DJP kurang upaya dalam mengedukasi masyarakat? Edukasi yang sudah dilakukan tidak hanya dalam media cetak, media massa, media elektronik, bahkan media sosial pun sudah “purna” dilakukan. Atau kurang ramah aplikasinya? E-Billing didesain tidak hanya ditujukan untuk WP Besar, tetapi seluruh WP. Bahkan cara pembayarannya dapat dilakukan pada sejumlah saluran, misal: ATM, SMS/Internet Banking, fitur PajakPay dari aplikasi Online Pajak.

Jadi, apakah karena WP lebih ‘nyaman’ dengan cara pembayaran lama, dengan mendatangi bank persepsi atau kantor pos untuk membayar pajak dan mendatangi kantor pajak untuk melaporkan. Kondisi tersebut perlu waktu dan biaya transportasi, tetapi  “setiap” permasalahan WP pasti akan diselesaikan oleh para Fiskus (petugas pajak) di KPP. 

Jumlah fiskus yang terbatas wajib melayani WP yang memiliki keinginan yang tidak terbatas, kira-kira demikian hiperbolanya. Karena, WP terkadang menyerahkan seluruh berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang wajib diisi pribadi (ingat konsep self assesment), tetapi lebih sering terkesan menjadi official assesment system (sebenarnya hanya untuk PBB saja pemerintah yang membuat ketetapan besaran pajak).

Sebenarnya, apakah ribet menggunakan Aplikasi E-Billing ? Setiap WP akan meminta EFIN (Electronic Filing Identification Number) pada KPP terdekat, syaratnya harus memiliki email. Kemudian, barulah dilakukan aktivasi DJP onlline, apabila sudah dapat membuka DJP online baru dapat membuat E-Billing sebagai sarana membayar pajak. 

Sampai di sini, timbul satu pertanyaan  mendasar: apakah semua WP sudah memiliki email ? Karena apabila tidak terpenuhi, maka akan menyulitkan langkah-langkah berikutnya.  Jujur, terkesan ‘hanya’ mengubah cara membayar mejadi dalam satu genggaman tangan ternyata tidak mudah. Namun, apabila upaya penyederhanaan itu tidak selaras dengan keinginan dan kemampuan wajib  pajak, maka mungkin inilah yang terjadi pada E-billing.

Menurut Tjandrawinata (2016) tantangan R.I 4.0 disebutkan: 1) kurangnya keterampilan yang memadai, 2) masalah keamanan teknik komunikasi, 3) keandalan stabilitas mesin produksi, 4) ketidakmampuan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan, dan 5) kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Kita perhatikan poin-poin yang melekat pada kemampuan manusia yaitu poin pertama, keempat, dan kelima. 

Poin pertama dapat diartikan kurang terampil para WP dalam menggunakan Aplikasi E-Billing karena aplikasi didesain ‘bukan’ buat pemula pengguna teknologi informasi. Yang dimaksud setiap WP sudah memiliki email terlebih dahulu ketika meminta EFIN. Poin empat, perubahan sikap perilaku para pemangku kepentingan menjadi mutlak terwujud dalam perubahan cara pembayaran ini. Apabila tidak, maka menjadi kendala bagi semua pihak (pihak WP sebagai pelanggan dan pihak Fiskus sebagai pemberi layanan). Kondisi ‘terpaksa-dipaksa-biasa’ mau tidak mau harus melekat pada sikap perilaku para WP, inilah tantangan terberat dalam R.I 4.0.

Sedangkan pada poin lima bukan berarti para fiskus akan kehilangan pekerjaan, dengan Aplikasi E-Billing akan menjadikan fokus Fiskus kembali pada fungsi penggalian potensi pajak semakin dipertajam. Waktu, pikiran , bahkan tenaga para Fiskus menjadi lebih banyak untuk memperdalam potensi pajak yang selama ini menjadi pilihan kedua setelah ‘habis’ dalam melayani WP.

Penulis sebagai pemerhati SDM (sumber daya manusia), memberikan apresiasi tinggi atas semangat melakukan perubahan atau boleh disebut sebagai bagian inovasi layanan publik. Namun, semua perubahan harus diikuti dengan semua pihak yang terlibat didalamnya.  Harus diingat, perubahan tidak hanya berkaitan dengan sistem tetapi juga manusianya. Sistem dulu atau manusia dulu? Atau sebaliknya? Sudahlah, bukan teori telur atau ayam duluan, baik sistem dan manusia harus berubah bersamaan, tidak dapat salah satu terlebih dahulu.

Manusia disini tidak hanya pihak DJP yang berubah tetapi juga para wajib pajak. Wajib pajak harus bersedia berubah secara radikal mungkin dengan memaksakan diri dalam proses e-billing. Karena kita menyadari segala sesuatu yang terbiasa karena dipaksa dan …sebelumnya karena terpaksa. Masih ingat anak kita ketika awal sekolah PAUD atau Kelompok Bermain? Hari pertama sekolah rata-rata tidak mau ditinggal orangtuanya, bahkan ada orangtua yang ikut duduk di dalam kelas. Namun, seminggu berikutnya  anak kita cukup diantar di depan kelas dan mandiri duduk di kelas tanpa perlu kita dampingi.

Demikian juga terhadap wajib pajak, terpaksa harus memiliki email, dipaksa melakukan pembayaran dengan E-Billing, melaporkan dengan E-Filling. Kalau ada kesulitan, maka Fiskus mendampingi, tetapi bukan mendampingi sepanjang segala abad tentunya… tetapi, kemungkinan akan ditemukan situasi WP yang tidak mau berubah, disinilah peran Fiskus berubah seperti layaknya seorang Ibu mengantarkan anak kecil ke sekolah. Kesabaran dan ketekunaan Fiskus ditantang, harapannya wajib pajak akan beralih pelan-pelan dalam kondisi terbiasa pada E-Billing.

Pembiasaan WP pada teknologi informasi bukan tanggung jawab DJP saja. Namun, layanan berbasis elektronik saat ini sudah banyak dan pasti WP ada pada bagian itu, misal: layanan ojek online atau pun layanan berkomunikasi melalui aplikasi Whataspp. Layanan-layanan tadi sudah “memaksa” pengguna atau masyarakat menjadi terbiasa. Penolakan pada awal digunakan, pasti terjadi pada sebagian pengguna atau masyarakat, tetapi keterpaksaan yang menjadi pembiasaan akan berujung sebuah kepuasan pelanggan.

Perlu disadari, sebuah sistem tidak ada yang sempurna, semua layanan berbasis elektronik pasti akan dikembangkan terus menerus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian pula dengan E-Billing, pastinya tidak akan berhenti dan tidak berkembang. Saat ini sudah memasuki tahun 2020, sekitar tahun keempat implementasi E-Billing, saatnya WP berubah, berani hadapi rasa sakit perubahan ini. 

Aplikasi E-Billing akan memberi kenyamanan, tidak akan selama-lamnya kondisi “terpaksa” pasti suatu saat akan terbiasa.  Apabila sudah terbiasa, dan sistem akan berubah secara dinamis, tentunya bukan hal memberatkan bagi E-Billing untuk berubah. Wahai para WP yang hebat, ayo Anda bisa, E-Billing  akan menjadi “kawan” terbaikmu. Ody-she

Penulis, Mila Mumpuni

Pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here