UMKM Ujung Tombak Perekonomian?

Oleh Gunoto Saparie

PENGARUH wabah virus corona (covid-19) bagi perekonomian nasional memang sangat signifikan. Betapa tidak? Sebut saja, misalnya, kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyakterpaksagulung tikar. Kementerian Koperasi dan UMKM beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa akibat pageblug covid-19 paling tidak ada 40 persen (25 juta) UMKM yang menghentikan operasionalnya.

Akan tetapi, sesungguhnya data tersebut tidak mewakili jumlah yang sebenarnya. Hal itu karena terdapat banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh pemerintah, baik karena faktor pendataan, belum tersentuh program stimulus ekonomi, maupunkarena menghindari beban pajak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta. Namun, bukan tidak mungkin masih banyak pelaku UMKM yang belum terdata oleh pemerintah karena beberapa sebab seperti yang telah disebutkan di atas. Pemerintah sendiri mengatakan telah mengucurkan dana Rp123,4 triliun khusus bagi UMKM. Dalam kajian pemerintah dan analis ekonomi, kelompok UMKM memang merupakan kelompok yang paling terdampak corona.

Dana Rp123,4 triliun itu terbagi dalam beberapa klaster peruntukan, di antaranya subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit Rp78,8 triliun, Belanja Imbal Jasa Penjaminan Rp5 Triliun, penjaminan modal kerja (stop loss) Rp1 triliun, pembiayaan investasi koperasi (LPDB) KUMKM Rp1 triliun dan Pph final UMKM yang ditanggung pemerintah senilai total Rp2,4 triliun.

Selama ini, harus diakui, telah terbukti bahwa ketika terjadi gejolak krisis ekonomi, kelompok UMKM adalah yang paling tahan akan krisis. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang sangat lekat dengan kebutuhan hidup masyarakat, sehingga saat terjadi gejolak ekonomi secara makro tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa.

Selain itu, pelaku UMKM pada umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik sumberdaya manusia (pekerja), modal, bahan baku bahkan hingga instrumen produksinya. Faktor ini menjadi sangat signifikan perannya karena membuat para pelaku UMKM tidak bergantung pada impor. Faktor yang ketiga adalah dunia bisnis UMKM biasanya tidak ditopang oleh dana pinjaman dari perbankan. Pada saat perbankan terpuruk akibat wabah corona dan suku bunga melambung, UMKM tidak begitu terpengaruh.

Kelompok Penyangga
Kita ingat, bagaimana ketika krisis moneter pada tahun 1998, UMKM adalah kelompok penyangga dalam mempercepat kebangkitan ekonomi, karena aktivitas ekonomi di bidang sektor riil masih berjalan dengan baik. Akan tetapi, kondisi tersebut berbeda dengan saat ini. Bencana non-alam karena wabah corona telah mengakibatkan aktivitas priduksi benar-benar terganggu, sehingga mengakibatkan supply shock, di mana imbas lanjutannya adalah demand shock: transaksi ekonomi berupa jual beli tidak berjalan dengan baik.

Peranan UMKM memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti disebutkan di atas, 97 persen mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah kelompok UMKM. Di samping itu, 60 persen sebagai penyumbang produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Rp4.800 triliun). Dengan signifikansi peranan UMKM seperti itu, mau tidak mau negara harus betul-betul memberikan perhatian dan bantuan untuk memulihkan kondisi ekonomi negara dari guncangan krisis.

Kita tahu bahwa UMKM merupakan ujung tombak perekonomian nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60 persen di masa prapandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99 – 97,22 persen dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98 persen dari pelaku usaha nasional.

Pemerintah sejak awal pandemi memang telah menempatkan UMKM sebagai prioritas utama penerima manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional. UMKM memang merupakan sektor yang paling terpukul oleh dampak pandemi covid-19. Berdasar survei terhadap 202 pelaku usaha roti, biskuit, jajanan pasar, mi, pancake dan pastry di Surabaya dan Jakarta, disebutkan bahwa sekitar 94 persen terdampak oleh covid-19.
Oleh karena itu, aksi kolektif berbagai sektor sangat dibutuhkan untuk mendukung kebangkitan UMKM yang sangat terpukul oleh dampak pandemi covid-19.

Dalam hal ini, sektor bisnis dapat menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sektor bisnis memiliki kemampuan untuk mencari solusi melalui teknologi, inovasi, dan investasi. Sektor bisnis juga dapat berperan untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan dan sosial melalui rantai nilai dan rantai pasok operasi bisnis mereka.

Indonesia merupakan negara yang selama ini oleh para pengamat dan ekonom dunia selalu dipuji karena bisa survive dan tahan dari terpaan krisis ekonomi. Sabuk pengaman ekonomi Indonesia adalah mereka para pengusaha yang menggerakkan sektor riil, pengusaha yang identik dengan usaha kecil dan menengah atau usaha rumahan.
Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang menunjukkan keberpihakan pemeritah dalam memproteksi produk-produk dari sektor riil dan mendorong akselerasi pertumbuhan dunia usaha yang belum teroptimalisasi.

Pemerintah harus sadar bahwa sektor riil-lah yang menyelamatkan ekonomi nasional. Sebagaimana diingatkan oleh Fadel Muhammad, bahwa jika satu per satu UMKM mati karena tidak mampu bersaing dalam pasar bebas, bencana ekonomi akan terjadi dan biaya pemulihannya akan sangat mahal.

PR Jokowi
Pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo saat ini adalah transisi pemulihan ekonomi secara nasional, bersamaan dengan terus memaksimalkan upaya memutuskan mata rantai virus corona. Dalam hubungan ini, UMKM menjadi ikon sekaligus pilihan sebagai upaya membangkitkan ekonomi nasional setelah terpuruk akibat hantaman dampak wabah corona. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melansir sebanyak 3,79 juta UMKM telah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.

Jokowi ketika memberikan pengarahan untuk penanganan covid-19 terintegrasi di Semarang belum lama ini menjelaskan bahwa situasi dan kondisi ekonomi Indonesia memang sedang mengalami tekanan akibat wabah corona. Dalam beberapa kali berbicara mengenai krisis ekonomi dan kesehatan di Indonesia akibat pandemi virus corona, Jokowi meminta agar kita menghadapi secara bersama-sama krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

UMKM memang patut menjadi pilihan utama di Indonesia, karena sektor ini menjadi penentu pergerakan besar angkatan kerja secara mandiri. Bahkan menjadi penopang perekonomian nasional dalam hal menggerakkan perdagangan di semua level. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan dorongan dan dukungan secara maksimal dan profesional supaya cepat memgembalikan situasi ekonomi setelah terdampak wabah corona.

Pemerintah Indonesia memang telah menelurkan beberapa kebijakan berupa insentif untuk membantu UMKM melewati persoalan ekonomi yang mendera bangsa ini. Ada tiga kategori insentif yang diberikan khusus kepada UMKM di Indonesia. Pertama, insentif terbaru berupa bantuan hibah langsung dalam bentuk tunai sebesar Rp2,4 juta untuk usaha ultra mikro. Pemerintah juga melakukan pendataan ulang terhadap usaha-usaha ultra mikro yang mendaftar dan ingin mendapatkan fasilitas tersebut.

Kedua, terdapat pula pemberian dana kepada usaha mikro yang bersifat produktif agar mampu melakukan belanja. Dengan insentif ini, pelaku ekonomi yang selama ini terhubung dalam rantai produksi usaha mikro bisa ikut terkerek naik. Pada akhirnya belanja meningkat, dan mampu mendorong pertumbuhan PDB. Insentif ini diberikan kepada usaha yang belum bankable atau tidak mampu bertahan saat ekonomi melorot. Selain itu, insentif juga diberikan kepada UMKM yang mampu bertahan tapi butuh restrukturisasi utang.

Ketiga, penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM untuk bisa bangkit kembali dan berkembang di tengah kondisi yang sulit. Tiga hal ini digelontorkan pemerintah untuk membantu usaha kecil bangkit kembali.

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat karena peran UMKM terhadap ekonomi Indonesia sangat besar, selain penyerapan tenaga kerja yang juga paling besar. Oleh karena itu, pengusaha kecil merupakan pihak paling depan yang seharusnya dibantu. Pemerintah harus memprioritaskan sektor UMKM agar mampu mendongkrak kinerja ekonomi makro Indonesia.

UMKM membutuhkan dukungan dari pemerintah Indonesia berupa iklim usaha yang sehat, ketersediaan peluang pasar, serta berbagai kebijakan yang mampu mendukung dunia usaha agar bisa menjalankan bisnis dengan kondisi yang baik. Iklim usaha yang sehat dan ketersediaan pasar dibutuhkan untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan usaha mikro dan kecil nasional. Meskipun demikian, UMKM pun harus melakukan inovasi terus-menerus dan memanfaatkan teknologi digital dalam setiap proses bisnis agar lebih efektif dan efisien.

*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Jawa Tengah. Jatengdaily.com–st