Berharap BJBS Bukan The Next Kertajati

Oleh: Pandu Adi Winata
ASN pada BPS Purbalingga

MEMAKSIMALKAN semua potensi dari berbagai sektor menjadi langkah yang lazim ditempuh untuk mendongkrak “gairah” ekonomi. Termasuk memaksimalkan potensi sektor transportasi. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang mencapai -2,65 persen pada tahun 2020 sejatinya merupakan himpunan semua pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Jateng.

Secara distribusi persentase, peranan sektor transportasi memang belum besar. Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan III- 2021, sektor transportasi punya peranan 1,95 persen dari total besaran PDRB. Jika dibandingkan dengan sektor yang paling dominan yaitu sektor industri yang mencapai 33,61 persen, tentu sangat jauh perbedaannya.

Meskipun demikian, kecilnya peranan sektor transportasi bukan berarti patut diremehkan. Bisa kita bayangkan bagaimana jika sektor transportasi tiba-tiba lumpuh, tentu akan menghambat akselerasi sektor ekonomi lainnya. Akses bepergian bagi sebagian penduduk dengan berbagai macam kepentingannya menjadi terhambat. Proses pengiriman barang yang terhambat juga akan menghambat sektor lain untuk melakukan proses produksi bilamana bahan bakunya didapatkan dari tempat lain dan dikirim menggunakan ekspedisi.

Dalam tatanan PDRB, sektor transportasi mencakup sub sektor pengiriman barang, angkutan darat, laut, dan angkutan udara, di mana pada 2020, “jagoan” pada sektor transportasi ini dipegang oleh sub sektor angkutan darat. Sub sektor angkutan darat masih memegang peranan terbesar di antara sub sektor yang lain dengan peranan sebesar 1,8 persen.

Sedangkan angkutan udara bisa dikatakan sangat kecil yaitu sebesar 0,1 persen. Peranan sub sektor transportasi baik itu angkutan darat maupun udara, bisa dikatakan menurun saat pandemi dibandingkan pada masa-masa sebelum pandemi. Penunurunnya hampir setengahnya, seperti yang terjadi pada sub sektor angkutan udara, dari 0,21 persen di tahun 2019 menjadi 0,1 persen di tahun 2020.

Support bagi sub sektor angkutan udara memang tidak dimiliki oleh semua kabupaten di Jawa Tengah. Selama ini aktivitas angkutan udara ditopang oleh bandara-bandara seperti Bandara Ahmad Yani di Semarang, dan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali. Kedua bandara yang masing-masing berkode SRG dan SOC, itu berlokasi di bagian timur Jawa Tengah.

Sedangkan di bagian barat Jawa Tengah, selama ini belum ada bandara yang representatif sebagaimana bandara yang ada di bagian timur Jawa Tengah. Namun ide dan terobosan dari pemerintah sejak tahun 2016 yang ingin membangun bandara di bagian barat Jawa Tengah akhirnya terealisasi.
Tahun 2021, bandar udara yang baru, telah diresmikan di bagian barat Jawa Tengah. Bandara itu bernama Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (BJBS) yang terletak di Kabupaten Purbalingga.

Tentu sebagai masyarkat Purbalingga ada kebanggaan tatkala Bandar udara Jenderal Besar Soedirman (BJBS) di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja dibangun dan difungsikan sebagai bandar udara komersil. Di mana proses pembangunannya sejatinya sudah dilakukan semenjak tahun 2019. Serta adanya pandemi turut mempengaruhi proses pembangunan. Target dibuka tahun 2020 pun meleset satu tahun menjadi bulan Juni 2021.

Hadirnya Bandara tentu saja akan memberikan warna baru pada perekonomian Purbalingga. Harapannya akan banyak ”berseliweran” taksi maupun mobil-mobil pribadi yang akan melakukan antar jemput penumpang. Masyarakat di sekitar bandara akan terkena dampak positif secara ekonomi dengan dibangunnya bandara komersil. Sektor transportasi darat akan semakin menggeliat, muncul lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap tenaga kerja di Purbalingga. Sehingga pengangguran Purbalingga yang masih berada pada angka 5,33 persen dapat ditekan.

Di Purbalingga sendiri, sub sektor angkutan udara memang belum tercatat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena kegiatannya secara komersil memang belum nampak. Namun sesaat lagi Purbalingga akan memasuki era baru sebagai wilayah yang mempunyai bandar udara. Harapannya sub sektor angkutan udara dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Purbalingga.

Dua tahun yang lalu tatkala dicanangkan akan dibangun sebagai bandar udara komersil, sempat ada rasa pesimis. Jangan sampai setelah bandara dibangun tapi sepi penumpang karena okupansinya minim. Selain itu penumpang yang akan berpergian ke kota besar seperti Jakarta sudah sangat familiar dengan moda transportasi kereta api.

Pangsa pasar yang dibidik yakni penumpang dari Purwokerto juga butuh waktu sekitar setengah jam untuk mencapai lokasi bandara. Namun dari informasi di media, saat awal-awal dibukanya BJBS, tingkat okupansi penumpang pesawat cukup menggembirakan, di kisaran 70 persen. Animo masyarakat yang menggunakan moda pesawat terbang, bisa dikatakan cukup tinggi saat itu.

Animo yang begitu tinggi serta ditunjang oleh rasa penasaran, boleh jadi itulah yang mendongkrak okupansi penerbangan dari dan ke BJBS. Ketika rasa penasaran telah terobati, seberapa banyak penumpang, itulah okupansi yang sebenarnya. Dan itulah yang terjadi baru-baru ini di Purbalingga, dengan turunnya okupansi bahkan membuat maskapai Citilink menghentikan untuk sementara penerbangan ke bandara yang punya kode PWL ini.

Padahal Citilink adalah satu-satunya maskapai komersil yang melayani penerbangan di BJBS. Otomatis jika Citilink pending sementara waktu, operasional bandara vakum, inilah yang dikhawatirkan, jangan sampai apa yang terjadi di Bandara Kertajati, terulang pada BJBS.

Kita berharap, apa yang terjadi pada BJBS adalah untuk sementara waktu. Mudah-mudahan ini hanya efek pandemi saja, walaupun realitasnya kita tidak punya data pembanding karena BJBS sendiri “lahir” di kala pandemi sehingga kita tidak punya informasi bagaimana okupansi BJBS saat pandemi dan sebelum pandemi. Adapun ke depannya, ketika pandemi benar-benar telah usai, perlu ada inovasi dari BJBS untuk menaikkan okupansi. Karena sayang sekali jika bandara yang telah dibangun dengan menelan biaya miliaran rupiah, mangkrak begitu saja.

Perlu diakui saat ini sebagian pangsa pasar bagi BJBS adalah mereka yang terbiasa menggunakan moda transportasi kereta api, untuk itu perlu ada inovasi dari tarif tiket misalnya. Jika maskapai menetapkan tarif yang tidak beda jauh dengan kereta api eksekutif, bukan tidak mungkin penumpang yang biasa melakukan perjalanan menggunakan kereta eksekutif akan berpaling menggunakan moda pesawat terbang.

Perlu diakui juga bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tinggal di Purwokerto, sehingga akses dari Purwokerto menuju ke BJBS wajib dipermudah, aspal dipermulus. Jalur antara Sokaraja dan Kemangkon yang selama ini sering dilewati untuk menuju BJBS, hendaknya menjadi perhatian agar tidak mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Jalur tersebut secara jarak lebih singkat jika dibandingkan lewat jalur utama, akan tetapi dengan banyaknya lubang, membuat laju kendaraan yang melalui jalur tersebut tidak bisa secepat jika melalui jalur utama.

Penambahan destinasi dari BJBS menjadi sebuah terobosan yang patut diperhitungkan. Membuka rute baru seperti ke daerah di luar jawa menjadikan BJBS punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh moda transportasi darat. Jika mau sedikit buka data, sebetulnya bisa diketahui daerah mana yang menjadi tujuan perantauan warga di daerah Purbalingga dan sekitarnya. Makassar, sebagai pintu gerbang utama menuju Indonesia Timur, kemudian wilayah Kalimantan, merupakan kantong-kantong perantau dari wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

Menjaring calon penumpang yang sama sekali belum pernah ke wilayah “plat R” bisa dilakukan dengan promosi wisata. Destinasi wisata yang sudah punya nama, seperti Dieng bisa diviralkan dengan dibalut promosi “makin mudah ke Dieng dengan pesawat terbang”. Terobosan ini selain bertujuan mendongkrak okupansi pesawat dari dan ke BJBS juga berusaha memulihkan sektor pariwisata yang sempat terpuruk selama pandemic. Jatengdaily.com-st