Dampak dan Manfaat Inflasi Jawa Tengah

Oleh: Laeli Sugiyono
Statistisi Ahli Madya
BPS Provinsi Jawa Tengah

MERUJUK definisi inflasi oleh Bank Indonesia dapat dikemukakan bahwa Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari masyarakat yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian berbagai pihak. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah.

Secara garis besar ada 5 (lima) faktor penyebab terjadinya Inflasi, yaitu: (1) inflasi karena permintaan (demand pull inflation), (2) inflasi karena bertambahnya uang yang beredar (quantity theory inflation), (3) inflasi karena kenaikan biaya produksi (cost push inflation), (4) inflasi campuran (mixed inflation), dan (5) inflasi karena struktural ekonomi yang kaku (structural theory inflation).

Mencermati data inflasi Jawa Tengah Mei 2021 tercatat 0,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,23., yang berimplikasi terhadap naiknya inflasi tahunan Jawa Tengah selama 2021 sebesar 1,63% (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional 1,64%. Ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa bisa terjadi?

Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah Mei 2021 adalah kenaikan harga daging ayam ras, minyak goreng, emas perhiasan, angkutan antar kota, dan kendaraan carter/rental. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, telepon seluler, dan terong.

Lantas apa dampak yang ditimbulkan akibat inflasi? Pertanyaan mendasar terkait dengan dampak dari inflasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Dampak Inflasi
Dalam penghitungan angka kemiskinan BPS, inflasi dijadikan targeted untuk menetapkan garis kemiskinan. Artinya garis kemiskinan dari tahun ke tahun selalu berubah menyesuaikan perkembangan inflasi. Inflasi tinggi menaikkan batas garis kemiskinan, naiknya garis kemiskinan secara nyata menciptakan kenaikan angka kemiskinan. Sebaliknya inflasi rendah menahan kenaikan batas garis kemiskinan. tertahannya laju kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat menurunkan angka kemiskinan.

Secara empirik dampak inflasi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dapat diungkapkan data statistik selama tahun 2014-2019, angka inflasi Jawa Tengah selalu berada di bawah level 5 persen dan cenderung turun dari 4,02 persen di 2015 menjadi 2,79 persen pada akhir 2019. Sementara itu, garis kemiskinan Jawa Tengah tercatat Rp. 273.056, di 2014, naik menjadi Rp. 297.851, di 2015, dan naik lagi menjadi Rp. 369.385, pada akhir 2019.

Sedangkan angka kemiskinan Jawa Tengah cenderung turun dari 14,46 persen di 2014, menjadi 13,58% di 2015, dan 10,8% pada akhir 2019. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa inflasi sangat berpengaruh terhadap perubahan angka kemiskinan. Setelah dampak Inflasi bisa diidentifikasi lantas apa manfaat inflasi?

Manfaat Inflasi
Atas dasar identifikasi dampak inflasi tersebut sangat wajar jika pemerintah berkepentingan terhadap inflasi karena manfaat inflasi bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini merujuk literatur Bank Indonesia bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) antara lain berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks dari sisi suplai tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008.

Koordinasi tersebut dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID di tingkat nasional serta TPID di tingkat daerah. Presiden Joko Widodo merespon pentingnya inflasi dengan mengeluarkan Kepres No.23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nadional. – Ir. Laeli Sugiyono, M.Si, fungsional Statistisi Ahli Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah, email: laeli@bps.go.id,. Jatengdaily.com-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here