Fatwa MUI No 2/2021 dan Vaksinasi COVID-19


Oleh Ahmad Rofiq

RABU hari ini, 13/1/2021 pemerintah melaksanakan vaksinasi untuk menghalau covid-19 dan tidak menyerang kita. Pelaksanaan vaksinasi ini diawali oleh presiden, pejabat politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semula saya dihubungi oleh DInas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, untuk diikutkan vaksinasi tahap pertama tersebut, namun karena usia sudah di atas 58 tahun, maka pilihannya pada tahap berikutnya. Tujuannya, untuk memberi contoh dan memberi keyakinan kepada masyarakat, agar tidak perlu ragu dan khawatir dalam mengikuti vaksinasi sesuai dengan giliran yang sudah dijadualkan dan ketersediaan vaksin yang halal.

Kemarin, saya sempat mengulik informasi, apakah vaksin selain sinovac, sudah ada fatwa halalnya? Ternyata oleh Dr. Asrorun Ni’am Sholeh ketua komisi fatwa MUI, dijawab belum, karena belum diajukan permohonan fatwa halalnya oleh pemerintah kepada MUI? Katena itu, masyarakat juga perlu waspada, kalau saatnya mendapat giliran vaksinasi, maka sampai dengan tulisan ini dibuat, vaksin yang sudah ada fatwa halalnya, baru produk sinovac. Tentu yang lainnya, menunggu pengajuan dari Pemerintah atau Biofarma.  Fatwa MUI tidak bisa dikeluarkan tanpa permintaan. Ini beda dengan fiqh, yang biasanya ditulis oleh ahli fiqh (faqih) yang cenderung bersifat personal atau perorangan dan karena keahlian yang dimilikinya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sience Co.Ltd. China dan PT Bio Farma Persero. Fatwa itu diterbitkan Senin (11/1/2021) menyusul dikeluarkannya emergency use authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (kompas.com, 12/1/2021). Memang terasa ada kesan “ketergesa-gesaan” baik BPOM yang mengeluarkan EUA tentang uji klinis dan keamanan vaksin bagi penerima vaksinasi, dan Komisi Fatwa MUI yang fatwanya tentang keahalalan (dan kesucian) vaksin tersebut. Bagi yang memahami tupoksi BPOM dan Komisi Fatwa MUI, keduanya merupakan Lembaga independent, saya yakin kedua Lembaga tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara professional.

Dalam konsideran, yang menjadi pertimbangan adalah, bahwa wabah Covid-19 ini masih menjadi ancaman Kesehatan. Per-12/1/2021 data Jawa Tengah yang terkonfirmasi positif Total kasus 92.764, Sembuh 62.902, dan Meninggal dunia 4.062. Seluruh Indonesia terkonfirmasi positif  Total kasus 837.000, Sembuh 689.000, dan Meninggal dunia 24.343.

Karena itu, vaksinasi diharapkan dapat memberikan kekebalan dalam tubuh agar masyarakat tidak terpapar virus Covid-19. Laman kesehatan.kontan.co.id (28/12/2020) mengutip Ahli Kesehatan Hasbullah Thabrany menjelaskan, “vaksin Covid-19 bukan merupakan sejenis obat yang memiliki formula. Vaksin adalah bagian dari virus yang sudah dilemahkan atau tak mampu menyebarkan penyakit yang kemudian disuntikan ke tubuh. Vaksin Covid-19 ini manfaatnya adalah sebagai pelatih untuk tubuh agar bisa mengenali virus yang membahayakan tersebut.

Dengan kata lain, vaksin Covid-19 fungsinya bekerja untuk dapat mematikan virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, tidak mencegah virus yang masuk ke tubuh. Akan tetapi, kalau virus itu sudah masuk ke tubuh baru vaksin ini bisa membunuhnya. Karena itu,  meski sudah ada vaksinasi Covid-19, protokoler kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) masih harus dilakukan, agar virus Covid-19 tidak perlu masuk ke dalam tubuh.

Diktum fatwa MUI, setelah mempertimbangkan, berbagai dalil agama, pendapat para ahli, dan saran anggota komisi fatwa, menyatakan, 1. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Science Co.Ltd China dan PT. Biofarma (Persero) – (1) CoronaVac, (2). Vaksin Covid-19, dan (3). Vac2Bio, hukumnya suci dan halal. 2. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Tampak sekali komisi Fatwa sangat berhati-hati dalam memutuskan hukum kehalalan vaksin tersebut.

Ada empat tahap pelaksanaan vaksinasi COVID 19 (Laman tirto.id, 11/1/2021) : pertama, Januari-April 2021.Sasarannya, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kedua, Januari-April 2021. Sasarannya adalah: a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun). Ketiga, April 2021-Maret 2022. Sasarannya masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Keempat, April 2021-Maret 2022. Sasarannya masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Fatwa tersebut menyebut lima kaidah: 1). Kemadharatan itu harus dihilangkan (al-dlararu yuzaalu); 2). Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya (al-amru bi sy-syai-I amrun bi wasaailihi); 3). Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib (maa laa yatimmu l-waajibu illaa bihi fahuwa waajibun); 4). Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan (ad-daf’u aula min ar-raf’i); 5). Memikul/menanggung kemadlaratan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadlaratan yang merata (yutahammalu dl-dlararu al-khaashshu li daf’I dl-dlarari l-‘aam).

Masih ada kaidah yang sangat popular, yang tampaknya terlewatkan dalam fatwa ini, “menghindari kerusakan/mafsadah didahulukan daripada menarik kemashlahatan” (dar’u l-mafaasid muqaddamun ‘alaa jalbi l-mashaalih). Karena dengan vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menghalau Covid-19 ketika masuk dalam tubuh, maka diharapkan Covid-19 akan segera lenyap dan meninggalkan negeri ini. Masyarakat sehat, dan bisa beraktifitas normal kembali. Insyaa Allah.

In uridu illa l-ishlaah wa maa taufiqii illaa biLlaahi maa istatha’tu. Hasbunaa Allah wa ni’ma l-wakiil ni’ma l-maulaa wa ni’ma n-nashiir. Laa haula walaa quwwata illaa biLLaahi l-‘aliyyi l-‘adhiim.
   
 
Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA. Guru Besar Hukum Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Direktur LPPOM-MUI Jawa Tengah, Ketua II YPKPI Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Ketua Bidang Pendidikan Masjid Agung Jawa Tengah, Anggota Dewan Pakar Masyarajat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, Anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pusat, Ketua DPS Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung (SA) Semarang.Jatengdaily.com–st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here