in ,

Korelasi Pengangguran dan Kemiskinan Jawa Tengah

Oleh: Tri Karjono
Statistisi Ahli BPS Provinsi Jawa Tengah

SERINGKALI kita disuguhkan pada suatu statemen bahwa meningkatnya lapangan kerja akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya ketika seseorang bekerja maka akan memperkecil potensinya untuk menjadi orang dengan kategori miskin. Sehingga ketika semakin besar persentase masyarakat suatu wilayah yang bekerja maka berdasar statemen tersebut secara logika akan semakin turun persentase tingkat kemiskinannya. Sebaliknya, semakin besar tingkat pengangguran suatu wilayah maka semakin besar pula tingkat kemiskinannya.

Dengan logika sederhanapun asumsi itu dapat diterima. Karena dengan seseorang bekerja, lepas dari berapapun jumlah yang diterima, maka akan mendapat penghasilan yang tentunya lebih baik dibanding dengan apabila tidak bekerja. Apalagi jika upah yang diterima secara finansial mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya baik kebutuhan individu maupun bersama keluarganya.

Maka tak heran ketika pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan salah satu indikatornya yaitu tingkat kemiskinan. Di antaranya usaha tersebut adalah dengan meningkatkan dan menyediakan pekerjaan yang cukup dalam rangka mengikis tingkat pengangguran. Disamping upaya terus mendorong masyarakat untuk mampu berusaha secara mandiri melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif.

Perhatian terhadap hal tersebut di atas oleh pemerintah Jawa Tengah telah dituangkan dalam satu dari empat misi pembangunan daerah melalui Perda nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran Meningkat
Tahun pertama pandemi COVID-19 secara nyata telah memberi dampak yang luar biasa terhadap segala segi kehidupan masyarakat dunia. Tak terkecuali dampak terhadap situasi ketenagakerjaan dan pengangguran di Jawa Tengah. BPS Jawa Tengah mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) hasil sakernas pertengahan tahun 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang lebih. TPTT mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja di Jawa Tengah.

Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Anka 6,48 persen dapat diterjemahkan sebagai dari setiap 100 orang angkatan kerja maka terdapat lebih dari 6 orang yang menganggur. Persentase dan jumlah pengangguran yang lebih besar terjadi di wilayah perkotaan dibanding perdesaan dengan rasio 6 dibanding 4.

Jika indikator ini dibandingkan dengan dengan setahun sebelumnya, alih-alih mengalami penurunan tetapi malah terjadi peningkatan baik jumlah maupun persentasenya. Setelah dari waktu ke waktu mengalami penurunan hingga tahun sebelumnya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tercatat hanya sebesar 4,49 persen, tahun 2020 mengalami peningkatan. Ini artinya selama kurun waktu satu tahun di mana di dalamnya terjadi wabah COVID-19 terjadi kenaikan tingkat pengangguran sejumlah 2 persen atau hampir 400 ribu orang.

Kemiskinan Naik
Senada dengan statemen awal, bahwa tinggi rendahnya tingkat pengangguran akan berbading lurus dengan tingkat kemiskinan suatu wilayah. Jika tingkat pengangguran dan kemiskinan, minimal dalam kurun waktu 2016-2019 seiring dan terus mengalami penurunan, seiring pula terjadi di kurun waktu 2019-2020. Namun situasinya tidak semakin menurun tetapi justru mengalami kenaikan.

Harapan besar angka kemiskinan Jawa Tengah pada tahun 2020 mampu menembus satu digit setelah pada tahun sebelumnya berada pada 10,80 persen, sirna oleh pandemi dan justru kembali meningkat menjadi 11,41 persen. Laju naiknya angka kemiskinan di tahun 2020 justru lebih besar terjadi di wilayah-wilayah yang notabene merupakan wilayah sekitar sentra industri dengan serapan tenaga kerja yang cukup padat, seperti Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Jepara, Sukoharjo dan Karanganyar.

Kita ketahui bersama bahwa sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yaang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Akibat terpukulnya sektor industri pengolahan menjadi faktor utama terkontraksinya perekonomian Jawa Tengah. Terpukulnya sektor industri juga berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang tentunya mendorong meningkatnya tingkat pengangguran. Belum lagi bertambahnya jumlah penduduk dan angkatan kerja yang belum mampu diiringi ketersediaan lapangan kerja.

Berkurangnya secara umum pendapatan masyarakat oleh akibat pengurangan jam kerja, terlebih pada masyarakat dengan golongan pendapatan menengah ke bawah, semakin mendongkrak tingkat kemiskinan. Sehingga ketika seseorang yang sebelumnya telah penghasilan rendah dan rentan untuk jatuh pada kondisi miskin, benar-benar terjadi oleh semakin berkurang pendapatannya.

Ini di dukung oleh hasil survei dampak COVID-19 di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa sebanyak 42,8 persen warga berpenghasilan 1,8 juta rupiah kebawah merupakan golongan pendapatan paling tinggi yang mengalami penurunan oleh dampak pandemi. Semakin tinggi golongan pendapatan semakin sedikit yang mengaku mengalami penurunan pendapatannya.

Alhasil ketika dengan rata-rata jumlah penduduk empat orang per keluarga dimana hanya ada satu orang yang bekerja dengan penghasilan 1,8 juta rupiah kemudian turun 210 ribu rupiah saja, keluarga tersebut telah akan berkontribusi penambahan sebanyak empat orang penduduk miskin (pada Garis Kemiskinan Rp. 398.477,00 per kapita).

Harapan Kembali Turun
Prioritas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang di antaranya adalah Indonesia bekerja serta mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui program-programnya yang tepat sangat dibutuhkan. Jikapun belum mampu mengembalikan pada kondisi semula, paling tidak mampu membalikkan anomali grafik tingkat pengangguran yang ada sekaligus kembali mampu menekan angka kemiskinan.

Sementara ini pemerintah pusat telah mengklaim bahwa program PEN sektor ketenagakerjaan seperti pelatihan vokasi dengan metode blended training, pemagangan di sektor industri, pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri, pelatihan wirausaha baru, inkubasi bisnis, padat karya dan gerakan pekerja sehat telah menyasar sebanyak lebih dari 2 juta orang. Demikian juga dengan sektor infrastruktur telah mampu menyerap tenaga kerja 1,2 juta orang.

Sama halnya pada sektor UMKM. Dengan bantuan modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga relaksasi bunga kredit perbankan demi mempertahankan sektor UMKM diklaim telah berjalan efektif. Bahkan Lembaga Demografi FMB UI dalam surveinya menyatakan bahwa 99% UMKM sudah mendaftar dan menerima bantuan pemerintah.

Efektif dan tepat sasarankah berbagai program tersebut berdampak nyata pada peningkatan kemakmuran rakyat? Evaluasi akan seberapa tingkat keberhasilan setiap program yang telah diimplementasikan, terutama program berbagai sektor yang berdampak langsung pada ketenagakerjaan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat, akan dapat dilakukan ketika kedua indikator di atas yaitu tingkat pengangguran dan angka kemiskinan disajikan oleh BPS beberapa waktu yang akan datang. Semoga. Jatengdaily.com-yds

Written by Jatengdaily.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ormas Tionghoa Kembali Salurkan Bantuan Peduli Covid-19, Total 2.000 Ton Beras dan 4 Juta Masker

Apresiasi Pelatihan DPS KSPPS