Oleh: Dwi Asih Septi Wahyuni, SST MSi
Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Banyumas
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah telah merilis angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.
Tercatat ada lima kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan level status IPM dari status IPM sedang menjadi tinggi. IPM dengan level tinggi memiliki nilai IPM lebih dari sama dengan 70 sampai dengan kurang dari 80. Adapun lima kabupaten yang mengalami kenaikan level dari IPM sedang menjadi IPM tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, Kebumen, Magelang, Grobogan dan Pekalongan.
Naiknya level IPM ini disebabkan kenaikan nilai pada setiap dimensi IPM yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur dengan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dan dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan.
Naiknya level IPM menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pembangunan manusia. Dari lima kabupaten yang naik level, Kabupaten Grobogan adalah kabupaten dengan kecepatan IPM tertinggi yakni sebesar 0,77 persen. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode.
Selain itu Kabupaten Cilacap dan Pekalongan juga memiliki kecepatan IPM yang tinggi masing-masing sebesar 0,67 dan 0,69 persen. Sedangkan kecepatan IPM Kabupaten Kebumen dan Magelang masing-masing sebesar 0,34 dan 0,36 persen.
Jika diranking lebih rinci angka penyusun IPM dari kelima kabupaten yang naik level tersebut, nilai rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kabupaten Magelang sebesar 7,79 tahun. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata di Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau setara SMP Kelas 1.
Angka rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Adapun penghitungan rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Angka rata-rata lama sekolah diperoleh melalui pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun.
Angka harapan lama sekolah tertinggi dari lima kabupaten yang naik level berada di Kabupaten Kebumen sebesar 13,34 tahun artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,34 tahun atau setara Diploma III. Angka ini diatas rata-rata lama sekolah provinsi Jawa Tengah sebesar 12,77 tahun.
Angka harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Dalam penghitungan angka harapan lama sekolah, BPS mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas yakni siswa yang bersekolah di pesantren sebagai faktor koreksi.
Umur harapan hidup tertinggi diantara lima kabupaten yang naik level sebesar 74,84 tahun di Kabupaten Grobogan artinya bayi yang baru lahir di Kabupaten Grobogan memiliki peluang hidup hingga 74,84 tahun. Angka ini berada di atas rata-rata umur harapan hidup Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,47 tahun Umur harapan hidup mencerminkan derajat Kesehatan suatu masyarakat.
Indikator standar hidup layak yakni pengeluaran perkapita disesuaikan tertinggi diantara lima kabupaten yang naik level sebesar Rp 10,534 juta perkapita per tahun di Kabupaten Cilacap. Dalam konsep ini pengeluaran perkapita dihitung rata-rata untuk semua kelompok umur artinya termasuk penduduk usia bayi, balita, anak-anak, dewasa dan lansia. Selain itu angka pengeluaran perkapita disini telah memperhitungkan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas non makanan.
Level IPM yang meningkat dari level sedang ke level tinggi tentunya didukung oleh indikator proxy yang dapat meningkatkan masing-masing indikator penyusun IPM. Beberapa indikator proxy yang dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah antara lain akses terhadap fasilitas Pendidikan, biaya Pendidikan, jumlah tenaga pengajar, program Pendidikan, dll.
Dalam dimensi Kesehatan pemerintah juga hendaknya dapat meningkatkan kemudahan akses terhadap fasilitas Kesehatan, biaya berobat yang terjangkau untuk semua elemen masyarakat, keberadaan tenaga medis di setiap desa, dll. Tentunya strategi penguatan dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi oleh pemerintah daerah akan menstimulus meningkatnya IPM secara umum.Jatengdaily.com-st
