Pesona Data Pertanian di Jawa Tengah

Oleh: Moh Fatichuddin
ASN BPS Provinsi Bengkulu

PERTANIAN di era pandemi covid-19 semakin dikenal masyarakat, tidak hanya kalangan akademisi atau birokrasi yang terkait pertanian atau pelaku usaha tapi juga oleh masyarakat lebih luas. Lebih dari itu, pertanian di era covid-19 ini menjadi idola bagi masyarakat, bahkan bisa dikatakan pertanian telah menjadi “dewa” penolong.

Di berbagai media dan kesempatan, para pengamat dan pemerhati menyebutkan, menyinggung pertanian dalam setiap analisis mereka tentang covid-19 dan social ekonomi masyarakat.

Geografis Indonesia sangat mendukung untuk pertanian, sehingga sangat wajar peran pertanian dalam perekonomian sangat terasa. Demikian juga dengan Jawa Tengah, sampai triwulan 2 tahun 2021 pertanian masih menjadi sektor yang diperhitungkan peranannya dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Memberi peran sebesar 13,58 persen, berada pada posisi ke tiga setelah industri 34,47 persen serta perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor 13,92 persen.

Dari serapan tenaga kerjanya sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Pada bulan Februari 2021 sebanyak 27,72 persen dari penduduk usia kerja yang bekerja, ada di sektor pertanian. Diikuti sektor industri sebesar 19,78 persen dan perdagangan 18,74 persen. Posisi Februari 2021 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan posisi Februari 2020. Situasi tersebut sangat memungkinkan menjadikan pertanian perhatian semua pihak.

Isu-isu
Berbagai isu yang sering menjadi perhatian masyarakat, pelaku usaha ataupun pemerintah adalah SDM pertanian. Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 mencatat hanya 28 persen petani Jawa Tengah merupakan petani usia produktif di bawah uisa 45 tahun. Artinya petani Jawa Tengah didominasi oleh orang tua dan masih sulit menemukan anak muda yang mau terjun sebagai SDM bidang pertanian. https://www.republika.co.id/berita/pzkfzg399/jawa-tengah-terancam-krisis-tenaga-pertanian-usia-muda.

Keberlanjutan dari pertanian di masa datang sangat tergantung dari minat penduduknya. Jika dalam jangka panjang minat penduduk terus menurun untuk menjadi petani, akan sangat beresiko terhadap pemenuhan pangan penduduk itu sendiri. Pertambahan penduduk akan menjadikan juga peningkatan kebutuhan pangan bagi mereka.

Konversi lahan pertanian menjadi isu selanjutnya yang terus menjadi perhatian. Pertambahan penduduk tentunya akan menuntut penambahan penggunaan lahan. Penggunaan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan lahan untuk pelayanan kehidupan sehari-hari seperti Pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

BPS mencatat pada tahun 2021 luas lahan panen untuk komoditas padi mencapai 1,68 juta ha dari total luas panen 10,66 juta ha. Akankah di tahun-tahun mendatang luasan panen tersebut akan meningkat atau menurun. Mursid Zuhri,2018 dalam https://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/767/620 menuliskan laju penyusutan lahan sawah Pantura Jawa Tengah sebesar 0,31 persen yang mencakup 15 kabupaten/kota di pesesir pantai utara Jawa Tengah.

Isu lainnya tentang pertanian yakni harga yang tidak stabil, kemudian biasanya akan berkaitan dengan produksi dan impor dari sisi ketersediaan, serta kesejahteraan petani yang ditunjukkan oleh salah satu indikatornya angka Nilai Tukar Petani (NTP).

Dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/12/1435594/dpr-pertanyakan-impor-beras-41600-ton-bulog-itu-bukan-kami, menuliskan komisi IV DPR RI mempertanyakan soal adanya impor beras sepanjang 2021, di tengah komitmen pemerintah untuk tak mengimpor beras karena produksi dan stok di dalam negeri yang memadai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebutkan bahwa terdapat impor 41,6 ribu ton selama Januari sampai Juli 2021 dengan nilai US$18,5 juta. Informasi informasi impor beras ini hampir tiap hari mewarnai media baik cetak maupun online.

Berdasarkan Permendag No.24 Tahun 2020, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 4.200/kg padahal pada kenyataannya di lapangan harga gabah kering panen (GKP) beberapa daerah Jawa Tengah seperti Blora dan Kendal mengalami gejolak harga berada di bawah HPP.

Hal tersebut tentu berakibat pada turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan petani. Fluktuasi harga dari tahun ke tahun tidak lepas dari pengaruh rantai distribusi yang panjang dari produsen hingga konsumen serta ditambah lagi dengan adanya isu impor beras yang direncanakan pemerintah pusat pada tahun 202. https://bump.co.id/jateng-sislogda-dan-pasokan-pangan-masa-pandemi/

Beberapa isu yang terjadi tersebut lebih “mencuat” karena berbagai pihak mengeluarkan angka dengan sumber yang berbeda. https://www.uii.ac.id/perlukah-pemerintah-ri-melakukan-impor-beras/ menyatakan ada dua dugaan terkait kebijakan impor beras. Pertama, kebijakan impor beras ini bukan karna kebutuhan, tapi karena didorong oleh importer beras. Kedua, 1) Kemendag tidak memiliki kesatuan data, dikarenakan tidak ada data pasti terkait estimasi beras di Indonesia. 2) Kemendag tidak menyadari data di Bulog (Perusahaan Umum milik negara berubah di bidang logistic pangan) berubah. 3) Kemendag tidak menyadari produksi beras dalam negeri meningkat hal ini sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik). 4) Tidak mengetahui bahwa konsumsi beras masyarakat menurun berdasarkan data BPS.

Strategi
Dampak negatif dari munculnya isu-isu dan beragamnya sumber data pertanian akan mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan. Kualitas data dan atau informasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Pasal 31 Undang-undang No.25 Tahun 2004 menyebutkan perencanaan pembangunan idasarkan pada data dan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di perkuat dengan UU No.23 Tahun 2014 pasal 274 dan pasal 391.

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam system informasi pembangunan daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam system informasi. Inkonsistensi data akan melahirkan lemahnya pijakan dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah khususnya di sektor pertanian.

Akibat lemahnya pijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan pertanian akan sangat mungkin menjadi awal ketidak sesuaian program kegiatan yang dijalankan oleh institusi pemerintah yang berkaitan dengan pertanian dan berujung pada kegagalan program pembangunan dan bermuara pada rendahnya kesejahteraan petani.

Program bantuan dalam rangka peningkatan produksi pertanian yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan salah sasaran. Benih bantuan diterima oleh petani yang bukan mengusahakan komoditi tersebut, atau diterima oleh petani setelah musim tanam sudah lewat, atau benih diterima petani yang memiliki lahan tidak sesuai untuk komoditas.

Program pengadaan alat produksi akan memiliki peluang salah tempat akibat inkonsistensi informasi/data yang dipakai dalam perencanaan. Program subsidi pupuk atau bantuan pupuk dalam bentuk lain sangat mungkin terjadi ketidaktepatan sasaran atau waktu.

Pesona pertanian dalam era pandemi sangat menarik, bahkan lebih jika dibandingkan sebelum pandemic. Sinergi dan komitmen dari berbagai pihak yang terkait dengan pertanian sangat diperlukan, karena itu satu data pertanian sangat perlu untuk diimplementasikan.

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalu SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Melalui Portal Satu Data Indonesia, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. (https://data.go.id/about).

Pemanfaatan satu data pertanian dalam perencanaan pembangunan pertanian akan miminimalkan inkonsistensi data. Kualitas data yang digunakan dalam perencanaan akan melahirkan perencanaan yang berkualitas dan berdampak pada ketepatan program pembangunan. Perencanaan yang tepat bisa dikatakan sebagai awal keberhasilan program pembangunan.

Kualitas data akan mengantarkan pada tepat sasaran, tepat waktu, tepat tempat dan tepat objek pada pelaksanaan program pembangunan. Keberhasilan program pembangunan pertanian mempetemukan titik kepuasan petani dan titik kemampuan konsumen, dan selanjutnya bermuara pada sejahteranya petani dan masyarakat pada umumnya. Wallahualam. Jatengdaily.com-yds