Tak Semanis Rasa Gula

Oleh: Adi Ratnaningrum SST MSi
Statistisi Ahli Muda Korfung Statistik Produksi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati

PENJABARAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025 merupakan program aksi pemerintah saat ini yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025. Salah satu agenda pembangunan yang akan dilaksanakan adalah meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian termasuk didalamnya subsektor perkebunan. Salah satu komoditas subsektor perkebunan yang sangat strategis dan merupakan bagian penting dari RPJMN adalah komoditas tebu. Tebu merupakan bahan baku bagi industri gula.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) luas lahan perkebunan tebu di Indonesia dalam kurun waktu 2014 – 2018 semakin berkurang yaitu 478.108 hektar pada tahun 2014 menjadi 417.576 hektar pada tahun 2018. Seiring dengan menurunnya luasan lahan pada kurun waktu tersebut, produksi gula nasional juga mengalami penurunan dari 2.57 juta ton pada tahun 2014 menjadi 2,17 juta ton pada tahun 2018.

Namun pada tahun 2019 produksi gula nasional mengalami lonjakan hingga mencapai 2,5 juta ton, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 2,22 juta ton. Kondisi inilah yang mendorong Kemeterian Perdagangan dan Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan peraturan No 3/2021 untuk mengatur impor ketersediaan bahan baku gula kristal putih guna kebutuhan konsumsi masyarakat dan gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri yang cukup untuk memproduksi gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional.

Jika menilik sektor industri makanan dan minuman sebagai pengguna gula terbanyak, pertumbuhannya anjlok dari 7,8 persen tahun 2019 menjadi hanya 1,6 persen tahun 2020 tergambar produksi gula nasional turun. Hanya saja, dikatakan bahwa penurunan produksi yang terjadi hanya berada pada angka 200 an ribu ton, dari 2,5 juta ton tahun 2019 menjadi 2,13 juta ton tahun 2020.

Jadi jauh lebih kecil daripada kenaikan volume impor yang mencapai 1,45 juta ton, keran impor dibuka lebar-lebar oleh pemerintah boleh jadi untuk meredam lonjakan harga rata-rata yang sempat menembus Rp15.000/kg pada April 2020 di mana harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp 12.500/kg. Berdasarkan laporan United States Departement of Agriculture (USDA) stok gula Indonesia pada September 2019 sebesar 2,30 juta ton, sedangkan pada September 2020 sebesar 1,95 juta ton.

Regulasi terbaru Menteri Perindustrian mengenai jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri gula di dalam negeri dinilai diskriminatif dan bisa berdampak negatif bagi kelangsungan pabrik gula lama. Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional membuka jalan bagi pabrik gula berbasis tebu yang memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk mengimpor bahan baku, jika pasokan tebu dari dalam negeri tidak memadai.

Pelaku usaha menilai aturan tersebut diskriminatif dan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat karena membatasi impor gula mentah (raw sugar) hanya kepada pabrik gula yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Hal ini seolah pemerintah menutup mata terhadap keberadaan kalangan UMKM dan industri makanan dan minuman dimana peraturan tersebut menyebabkan banyak pabrik gula yang tidak bisa memasok kebutuhan industri makanan dan minuman. Regulasi ini terkesan dipaksakan yang mana aturan ini tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi yang mengatakan di mana-mana bahwa target utama pemerintah di tahun 2021 adalah menstimulus pemulihan ekonomi dengan cara mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Di samping itu juga memuluskan rembesan gula rafinasi ke pasar gula kristal putih.

Jika kita melihat latar belakang dari dikeluarkannya permenperin tersebut adalah menitikberatkan pada 3 hal yaitu pertama sebagai upaya penertiban produksi gula pada pabrik gula guna mengurangi potensi kebocoran/rembesan gula. Kedua, terkait produksi gula di mana aturan ini dimaksudkan agar pabrik gula berproduksi sesuai bidang usaha masing-masing.

Misalnya Pabrik Gula Rafinasi (PGR) memproduksi Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk melayani industri makanan minuman dan farmasi. Sedangkan pabrik gula berbasis tebu memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan gula konsumsi/GKP guna memasok kebutuhan konsumsi masyarakat serta memastikan GKR diperuntukkan bagi bahan penolong industri makanan, minuman dan farmasi.

Saat ini memang impor gula tidak bisa dihindari baik dalam bentuk raw sugar maupun GKP untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini karena produksi gula nasional yang berbasis tebu tidak mampu memproduksi sesuai kapasitas yang diharapkan.

Produksi gula dalam negeri hanya mampu memasok 2,1 juta ton. Terjadi defisit yang sangat besar mencapai 3,7 juta ton. Untuk memenuhi defisit tersebut hanya satu jalan, yakni impor yang selalu dikerubuti pengusaha pemburu rente untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jatengdaily.com-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here