Oleh: Tri Karjono
ASN BPS Provinsi Jawa Tengah
HAMPIR sebulan proses vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat Indonesia telah berlalu sejak pertama kali dimulai pada pertengahan Januari yang lalu. Lepas masih adanya beberapa pihak yang mempersoalkan terhadap keberadaan vaksin ini, tetapi yang jelas dengan pemberian vaksin ini diharapkan imunitas diri masyarakat terbentuk.
Walau vaksin sifatnya bukanlah obat tetapi dengan daya imunitas atau tingkat kekebalan tubuh yang lebih baik maka peluang untuk dapat terinveksi oleh virus corona semakin kecil. Dengan begitu kekhawatiran yang berlebih akan dirinya terinfeksi COVID-19 sedikit berkurang.
Namun keberhasilan kecilnya peluang untuk terinfeksi ini akan terjadi ketika tetap dibarengi dengan metode pertahanan yang telah ada selama ini tetap dilakukan, yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan sungguh-sungguh. Adanya vaksin dan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang telah menjadi budaya dan tindakan bawah sadar sebagai kebutuhan maka harapan aktivitas masyarakat terutama aktivitas ekonomi cepat atau lambat akan kembali menjadi normal.
Total positif COVID-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 sebanyak 1,19 juta kasus di antara 107 juta kasus di seluruh dunia, belum termasuk yang sebenarnya positif tetapi tidak melakukan atau dilakukan swab tes, bisa jadi lebih dari tersebut. Selama tahun 2020 sendiri sebanyak 743 198 orang Indonesia telah terpapar COVID-19, sementara secara global mencapai 83 juta kasus.
Artinya saat itu masih di bawah 1 persen kasus positif dunia ada di Indonesia. Tetapi pada data terakhir di atas sudah lebih dari 1 persen disumbang oleh kasus di Indonesia. Dengan begitu peningkatan kasus kita selama satu setengah bulan terakhir lebih tinggi dibanding peningkatan kasus global.
Dampak Terhadap Ekonomi
Seperti kita ketahui bahwa situasi pandemi ini telah memperburuk kondisi ekonomi dunia. Negara-negara di dunia sebagian besar mengalami krisis ekonomi oleh akibat virus mematikan satu ini. Terbukti dari rilis pertumbuhan ekonomi di beberapa negara menunjukkan bahwa negara dengan positif rate COVID-19 semakin tinggi mengalami situasi ekonomi yang lebih buruk.
Banyak negara mengalami kontrasi ekonomi selama tahun 2020 seperti Amerika Serikat (-3,5 persen), Singapura (-5,8 persen), Korea Selatan (-1 persen), dan sebagian besar negara di Eropa dimana ekonomi Uni Eropa terkontraksi cukup dalam dengan minus 6,8 persen. Indonesia sendiri oleh dampak pandemi ini ikut terdampak dengan terkontraksinya ekonomi selama 2020 sebesar 2,07 persen (BPS).
Berbeda dengan Vietnam yang tumbuh 4,5 persen bahkan Cina sendiri sebagai sumber awal munculnya virus corona yang mampu menekan jumlah penderitanya mengalami pertumbuhan ekonomi sangat bagus dengan 6,5 persen.
Sayangnya beberapa negara di atas yang mengalami kontraksi ekonominya, selama ini merupakan mitra dagang Indonesia, terutama Amerika Serikat sebagai tujuan nomor satu komoditas ekspor. Sementara di dalam negeri sendiri aktivitas ekonomi warga yang belum sepenuhnya normal, justru semakin terbatas ketika sejak awal tahun hingga kini pemerintah lebih memperketat mobilitas masyarakat dengan diberlakukan pembatasan aktivitas skala mikro.
Ini yang diperkirakan oleh banyak pengamat pada kuartal pertama tahun 2021 ini, ekonomi Indonesia akan kembali mengalami sedikit kontraksi dan belum mampu memberi sinyal positif, walau Kementerian Keuangan memprediksi secara keseluruhan tahun ini akan tumbuh 4,5 hingga 5,5 persen.
Artinya di sini harapan besar pertumbuhan kumulatif tersebut akan mampu tercapai ketika pertumbuhan kuartal kedua, ketiga dan keempat tahun ini mampu jauh lebih tinggi. Keyakinan tersebut jelas akan dapat terealisasi ketika program vaksinasi yang dilakukan berjalan sesuai rencana atau bahkan dapat lebih dioptimalkan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Progres Vaksinasi
Bloomberg (5/2/2021) memprediksi bahwa proses vaksinasi di Indonesia, India dan Rusia lebih lambat dibanding dengan negara-lain. Di mana ketiga negara ini diperkirakan baru akan menjangkau 75 persen populasi penduduknya untuk vaksinasi dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi. Sementara berdasar informasi dari Kementerian Kesehatan terbaru menjelaskan bahwa kemampuan penyuntikan vaksin COVID-19 berkisar 60 ribu hingga 80 ribu per hari.
Dalam kondisi tersebut dan setiap hari secara maraton terus dilakukan maka untuk menjangkau 75 persen penduduk saat ini atau sekitar 205,5 juta (dari total 270,2 juta penduduk hasil Sensus Penduduk 2020) untuk mencapai herd immunity (imunitas kelompok) akan membutuhkan waktu sekitar 8 tahun. Dengan kondisi tersebut pula maka target vaksinasi 40,2 juta orang hingga akhir bulan April mendatang yang tinggal 2,5 bulan sepertinya akan jauh dari tercapai.
Hal tersebut di antaranya disebabkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas vaksinator (petugas vaksin) yang masih terbatas. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan dan inovasi tindakan yang tepat. Penambahan fasyankes melalui pos-pos vaksinasi, penambahan jam operasional seluruh fasyankes dan penambahan vaksinator perlu segera dilakukan. Tentunya pula harus didukung oleh ketersediaan vaksin yang pasti dalam jumlah dan terdistribusi dengan baik.
Wacana terakhir, diberitakan bahwa dalam rangka mempercepat cakupan masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini, pemerintah akan melakukan vaksinasi secara gotong-royong atau mandiri. Walau istilahnya mandiri tetapi menurut rencana vaksin ini tidak akan dijual bebas sehingga masyarakat tetap saja tidak akan leluasa untuk bisa mendapatkannya. Namun pelaksanaannya akan dikoordinir oleh BUMN.
Demi tujuan cepat terbentuknya herd immunity kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak. Jika seluruh masyarakat harus menunggu vaksin gratis datang menghampiri maka akan dibutuhkan waktu seperti simulasi di atas. Akan lebih baik jika ada iktikad baik, kerja sama dan peran aktif beberapa pihak.
Di antaranya di sini adalah para pimpinan institusi, perusahaan, kelompok masyarakat bahkan orsospol untuk dapat mengusahakan dan membiayai baik secara pribadi maupun kolektif terhadap vaksin gotong-royong ini bagi karyawan atau anggotanya. Dengan begitu akan membantu pemerintah terkait pembiayaan pemesanan serta semakin cepat dan luas masyarakat dalam mendapatkan vaksin ini.
Namun demikian pemerintah juga harus mampu memastikan bahwa tidak akan terjadi permainan harga di pasaran. Seperti halnya yang terjadi pada biaya tes PCR maupun rapid tes yang terjadi di awal-awal pandemi, di mana sangat variatif dan tidak ada semacam HET-nya. Jika vaksin gratis dan vaksin mandiri ini dapat berjalan secara paralel didukung oleh fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai niscaya, proses vaksinasi akan lebih cepat selesai.
Dengan begitu rem-gas kesehatan dan ekonomi akan dapat berjalan seimbang kembali. Kepercayaan dunia usaha akan keseriusan pemerintah dan keyakinan membaiknya siatuasi pandemi akan menumbuhkan keyakinan berusaha di bidang ekonomi. Jatengdaily.com-yds
