in

Setelah Peluncuran Dana Indonesiana

Oleh Gunoto Saparie

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Keuangan baru-baru ini meluncurkan Dana Indonesiana. Dana Abadi Kebudayaan yang diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan bagian dari Dana Indonesiana tersebut. Selain mencakup Dana Abadi Kebudayaan, Dana Indonesiana juga meliputi Fasilitasi Bidang Kebudayaan dan Beasiswa Pelaku Kebudayaan. Dana tersebut disebut Dana Perwalian Kebudayaan di undang-undang.

Dana Abadi Kebudayaan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sebelumnya, dana tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Badan Layanan Umum (BLU) untuk dikelola. Kemenkeu mengalokasikan Rp1 triliun untuk dana kebudayaan pada 2020, kemudian Rp2 triliun lagi pada 2021. Total Dana Indonesiana kini Rp3 triliun dan diharapkan tahun depan dana itu bertambah menjadi Rp5 triliun.

Dana yang sudah terkumpul kini diinvestasikan. Bunga investasinya akan digunakan untuk kegiatan seni dan budaya bagi masyarakat.Dari investasi, Dana Indonesiana sudah menghasilkan Rp45 miliar pada periode 2020-2021. Pendapatan dari investasi tahun ini, seperti dikemukakan Sri Mulyani, diprediksi mencapai Rp165 miliar. Ini berarti, ada dana sekitar Rp200 miliar yang dapat digunakan.

Kita berharap, pemerintah memastikan anggaran untuk Dana Abadi Kebudayaan melalui Dana Indonesiana memenuhi janji Presiden Joko Widodo yang terlontar pada 2018 dan janji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran Dana Indonesiana, yaitu Rp5 triliun. Kalau kita melihat APBN 2022 yang mengalokasikan Rp3 triliun bagi Dana Abadi Kebudayaan sementara Dana Abadi Riset mendapat Rp7 triliun dan Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp8 triliun, maka pemerintah terkesan masih menganaktirikan sektor kebudayaan.

Mengacu pada pernyataan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, dana pokok Rp5 triliun tidak akan digunakan dan akan diinvestasikan selamanya. Risiko fluktuasi anggaran negara untuk kegiatan seni budaya pun dapat dihindari dan keberlanjutan dana juga terjamin. Pemanfaatan anggaran yang fleksibel dibutuhkan.

Terbentur Regulasi

Pemanfaatan anggaran untuk kegiatan seni dan budaya selama ini terbentur regulasi yang ketat. Misalnya, dana mesti digunakan sesuai tahun anggaran. Padahal, banyak kegiatan seni budaya yang berlangsung lintas tahun. Kegiatan seni dan budaya bersifat dinamis dan proposal anggaran mesti diajukan pada periode waktu tertentu. Karena itulah, pegiat seni budaya kadang kesulitan mengajukan proposal. Padahal kegiatan budaya biasanya dinamis dan eksperimental sehingga belum tentu proposal bisa diajukan sesuai siklus anggaran nasional. Dana Indonesiana bisa digunakan secara fleksibel. Program lintas tahun juga bisa dibiayai dengan dana ini.

Dana Indonesiana diharapkan mendorong revitalisasi budaya setelah pandemi Covid-19. Menurut laporan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada Juni 2021, sebanyak 10 juta pekerja kreatif di dunia kehilangan pekerjaan. Pertunjukan dan festival ditunda atau dihentikan. Sebanyak 13 persen museum dan galeri dilaporkan tutup permanen.

Riset Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek pada Agustus 2021 menunjukkan, 65 persen pelaku budaya tidak lagi bekerja. Pendapatan pelaku budaya pun turun 70 persen akibat pandemi. Selain itu, sekitar 70 persen ruang publik dan organisasi kebudayaan tidak aktif.

Dana ini dapat dimanfaatkan baik individu, komunitas, organisasi atau lembaga seni budaya. Proposal dapat diajukan secara daring di laman Dana Indonesiana. Proposal akan diseleksi oleh Komite Seleksi dan Dewan Pengarah Program yang terdiri dari pegiat seni budaya.

Dana Indonesiana digunakan untuk lima kategori, yaitu dukungan institusional (seperti penyelenggaraan program dan keberlanjutan organisasi), dukungan produksi (penciptaan karya kreatif dan inovatif, serta stimulan ekspresi), preservasi (dokumentasi karya atau pengetahuan maestro), distribusi internasional, dan kajian obyek pemajuan kebudayaan.

UU Pemajuan Kebudayaan mewajibkan pemerintah memfasilitasi pemajuan kebudayaan yang dilakukan warganya, antara lain dengan membentuk Dana Abadi Kebudayaan. Akan tetapi, peluncuran Dana Indonesiana bukanlah akhir dari mandat tersebut, namun awal dari proses panjang. Hal ini karena pemerintah harus segera melakukan sosialisasi tentang Dana Indonesiana kepada seluruh pemangku kepentingan sektor seni budaya.

Di samping itu, pemerintah perlu segera menyusun pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran manfaat yang diamanatkan agar Dana Indonesiana dapat segera dinikmati masyarakat. Aturan yang perlu segera disusun antara lain terkait tata cara perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban pemanfaatan hasil pengembangan dana tersebut. Termasuk di dalamnya ialah pentingnya proses seleksi yang melibatkan publik, seperti telah terjadi dalam Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK); serta tolok ukur yang jelas dalam evaluasi Dana Indonesiana. Proses penyusunan aturan turunan itu harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan seni budaya, guna menjamin terakomodasinya aspirasi seluruh pegiat seni budaya.

Kita tahu, regulasi pembentukan Dana Abadi Kebudayaan tersebut telah diluncurkan tahun lalu oleh pemerintah. Regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor (Perpres) 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dalam Perpres ini amanat pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan diakomodasi oleh pasal 1 ayat 4, yang menyebutkan Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.Selain mengatur tentang Dana Abadi Kebudayaan, Perpres ini juga mengatur Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Penelitian, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Banyak kalangan seniman dan budayawan yang belum tahu kalau Dana Abadi Kebudayaan diatur dalam Perpres tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan ini.

Lima Kategori
Ada lima kategori dukungan Dana Indonesiana. Pertama, dukungan institusional yang mencakup keberlanjutan organisasi, pendayagunaan ruang publik, dan even/inisiatif strategis. Kedua, dukungan produksi yang terdiri dari stimulan ekspresi dan penciptaan karya kreatif inovatif. Ketiga, dukungan preservasi untuk dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, seperti merekam dan merangkum karya maestro budaya. Keempat adalah distribusi internasional, seperti dukungan pada rumah produksi film dan komunitas pertunjukan seni budaya yang akan didistribusikan ke tingkat internasional. Kelima, kajian obyek pemajuan kebudayaan, diberikan kepada perseorangan dan lembaga riset yang mengkaji obyek vital bagi pemajuan kebudayaan.

Sejak 2020, Kemendikbudristek telah meluncurkan Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK). FBK merupakan cikal bakal dana abadi kebudayaan yang diresmikan sebagai Dana Indonesiana. FBK membantu para komunitas dan organisasi budaya melakukan dokumentasi karya dan pengetahuan maestro dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.

Harus kita akui, banyak kalangan seniman dan budayawan yang memiliki inisiatif untuk menggelar berbagai program di bidang kebudayaan. Namun, inisiatif tersebut terkendala karena tidak selalu sejalan dengan model penganggaran di APBN. Kendala tersebut diharapkan teratasi dengan adanya Alokasi Dana Abadi Kebudayaan ini.

Penggunaan alokasi Dana Abadi Kebudayaan berfokus kepada jenis pembiayaan yang sulit dibiayai untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Dengan adanya Dana Abadi Kebudayaan, para seniman budayawan diharapkan dapat menjalankan dan menjaga kebudayaan Indonesia dengan lebih baik lagi. Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah. Jatengdaily.com-st

Written by Jatengdaily.com

Rektor USM Terima Penghargaan PWI Jateng Awards 2022

Video Klip ‘Bukan Kamu’ Dibuat di Turki Cuma Satu Kameramen