Jatengdaily.com
Oleh: Heru Wahyono
ASN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
TAHUN 2023 diperkirakan kondisi perekonomian dunia akan dibayang bayangi terjadinya resesi ekonomi. Dana Moneter Internasional atau IMF mengingatkan, bahwa sebagian besar ekonomi global, tahun 2023 akan menjadi tahun yang cukup sulit karena mesin utama pertumbuhan global yaitu Amerika Serikat, Eropa dan China, semuanya mengalami aktivitas yang melemah. IMF memperkirakan sepertiga dari ekonomi dunia berada dalam kondisi resesi.
Perkiraan terbaru dari Bank Dunia yang memprediksi ekonomi dunia tumbuh hanya 1,7% pada tahun 2023. Angka pertumbuhan 1,7% menjadi yang terendah sejak tahun 1991. Kondisi dan ancaman resesi tersebut tentu akan berpengaruh juga terhadap ekonomi indonesia.khusus untuk Indonesaia.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengataakan Indonesia memiliki modal yang baik guna menghadapi tahun 2023. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekenomi yang sudah diatas tahun 2019 atau periode sebelum pandemi Covid-19, serta kondisi APBN yang relatif bagus dan momentum pemulihan masih kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III tahun 2022 tumbuh sebesar 5,72% sehingga sampai kuartal III tahun 2023 PDB tumbuh 5,4%.
Pelaksanaan APBN tahun 2022 mencatatkan kinerja positif dengan defisit di bawah 3% dari PDB dan tetap memaksimalkan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global. Realisasi sementara APBN 2022 ( realisasi sementara karena belum diaudit BPK ) seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam konferensi pers realisasi APBN 2022 tanggal 3 Januari 2023, pendapatan negara mencapai Rp.2.626,4 triliun atau 115,9% dari target Rp.2.266,2 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp.3.090,8 atau 99,5% dari pagu sebesar Rp.3.106,4 triliun.
Kinerja APBN 2022 menjadi modal positif untuk mengawali tahun 2023. Akan tetapi optimisme tersebut tetap harus diikuti kewaspadaan terhadap risiko global seperti penurunan harga komoditas, pelemahan ekonomi global serta volatilitas pasar keuangan.
APBN 2023 menargetkan penerimaan negara sebesar Rp.2.463 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.2.012,2 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp.441,4 triliun. Disisi lain belanja negara direncanakan sebesar Rp.3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.246,5 triliun dan Tranfer ke Daerah ( TKD ) sebesaar Rp. 814,7 triliun. Pembiayaan anggaran sebesar Rp.598,2 triliun atau sebesar 2,84% terhadap PDB.
Dalam APBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp.476,0 triliun dengan target output prioritas : untuk program keluarga harapan ( PKH ) dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat ( KPM ), program pemberian sembako untuk 18,8 juta KPM, program Indonesia Pintar ( PIP ) untuk 20,1 juta siswa dan program Kartu Indonesia Pintar ( KIP) bagi 994 ribu mahasiswa, program penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ( PBIJKN ) untuk 96,8 juta peserta, program penerimaan subsidi listrik untuk 40,7 juta pelangan dan program penyaluran subsidi LPG 3 Kg sebesar 8 juta metik ton.
Untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli serta mendukung UMKM pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp. 298,5 triliun terdiri dari Rp.86,5 triliun subsidi non energi dan Rp.212,0 triliun untuk subsidi energi. Kebijakan subsidi diarahkan untuk : subsidi solar sebesar Rp.1.000/ liter, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi sembilan komoditas, subsidi untuk mendukung peningkatan pelayanan umum dibidang transportasi publik dan memperluas akses permodalan UMKM.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan APBN tahun 2023 yang lebih berdaya guna dan berkualitas, secara khusus Kementerian Keuangan sudah menyampaikan surat nomor S-1047.MK.05/2022 tanggal 23 Desember 2022 kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga agar dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas ( spending better ) dan mendukung pemulihan ekonomi, para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk memerintahkan seluruh satuan kerja di lingkup masing-masing melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin dalam rangka rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, percepatan proses pengadaan barang dan jasa ( PBJ ), meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Seperti tahun-tahun sebelumnya APBN tahun 2023 tetap merupakan instrumen penting yang akan menjadi shock absorber atau peredam kejut ditengah potensi pelemahan ekonomi di tahun 2023. APBN sebagai shock absorber bertujuan mengendalikan inflasi,menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan selaku Instansi yang bertanggung jawab atas APBN menyakinkan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa tahun 2023 pemerintah tetap optimistis terhadap jalannya perekonomian dengan tetap mengedepankan kehatian-hatian dan kewaspadaan. Menjaga permintaan domestik,konsumsi,inflasi serta investasi adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman resesi.
Semoga dengan optimisme yang tetap mengedepankan kewaspadaan dan kehatian-hatian, Indonesia berkeyakinan dapat menekan dampak dari resesi global yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2023. Jatengdaily.com-yds
