Oleh: Dwi Asih Septi Wahyuni
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
Pegawai BPS Kabupaten Banyumas
BADAN Pusat Statistik mencatat pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase pengangguran di Indonesia dibandingkan tahun 2024 dari 4,91 persen menjadi 4,85 persen. Namun jika angka pengangguran dilihat menurut provinsi di Indonesia, terjadi gambaran yang lebih kompleks dimana 21 provinsi dari 38 provinsi justru mengalami kenaikan pengangguran pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi yang mengalami kenaikan persentase pengangguran tertinggi di Indonesia yakni terjadi kenaikan sebesar 0,52 poin.
Adapun Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang mengalami penurunan terbanyak yakni 0,31 poin. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan perkembangan ekonomi antar provinsi yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
Meskipun angka pengangguran Indonesia mengalami penurunan, permasalahan pengangguran masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan dimana persentase pengangguran terdidik lebih banyak dibandingkan pengangguran tidak terdidik. Fenomena ini merupakan paradoks pasar kerja di Indonesia dimana secara nasional tingkat pengangguran menurun namun secara struktur pengangguran terdidik justru masih tinggi.
Pengangguran terdidik yakni pengangguran dengan tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan minimal SMA/sederajat. Persentase pengangguran dengan pendidikan SMA kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan yang lain yakni sebesar 8,63 persen.
Adapun persentase pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA umum merupakan terbanyak kedua sebesar 6,88 persen. Adapun pengangguran dengan tingkat pendidikan universitas sebesar 5,39 persen serta pengangguran dengan tingkat pendidikan DI/DII/DIII sebesar 4,31 persen.
Tingginya persentase pengangguran di tingkat SMA kejuruan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri (skill mismatch), keterbatasan lapangan kerja sektor formal di beberapa daerah serta perkembangan teknologi industri yang lebih cepat dibandingkan pembaruan kurikulum yang ada di sekolah. Disisi lain tenaga kerja lulusan SMA umum belum memiliki keahlian khusus sehingga persaingan kerja lebih luas namun kurang spesifik.
Permasalahan yang dialami tenaga kerja lulusan universitas adalaj pada over supply lulusan di jurusan tertentu serta adanya ekspektasi gaji dan posisi kerja yang tinggi menyebabkan masa tunggu kerja semakin lama.
Adapun tenaga kerja lulus Diploma dapat lebih cepat terserap di pasar kerja karena memiliki dasar keterampilan teknis dan praktik sehingga lebih dekat dengan kebutuhan industri.
Persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan diperoleh dari jumlah pengangguran dari setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah angkatan kerja pada jenjang pendidikan tersebut.
Hal yang menarik adalah persentase pengangguran dengan tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah/belum tamat dan tamat SD justru paling kecil yakni 2,3 persen sedangkan persentase pengangguran dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat sebesar 3,8 persen.
Artinya penduduk dengan tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah/belum tamat, tamat SD dan SMP/sederajat lebih cepat terserap di pasar kerja dibandingkan penduduk dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas.
Permasalahan utama pengangguran di Indonesia bukan hanya karena kurangnya jumlah lapangan kerja namun juga adanya ketidaksesuaian antara tenaga kerja dengan kebutuhan di pasar kerja.
Pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi penumpukkan pengangguran pada tingkat pendidikan tertentu.
Penanganan masalah pengangguran tidak dapat selesai hanya dengan membuka lowongan pekerjaan saja namun perlu adanya sinergi perbaikan sistem pendidikan, pelatihan keterampilan, pemerataan pembangunan daerah serta penguatan kewirausahaan. St