Oleh: Gunoto Saparie
ADA sesuatu yang ganjil dalam hubungan antara agama dan ekonomi. Di satu sisi, agama mengajarkan manusia agar tidak diperbudak harta. Di sisi lain, kehidupan manusia hampir selalu ditentukan oleh cara memperoleh, mengelola, dan membagikan harta. Di antara keduanya terbentang sebuah pertanyaan: mungkinkah ekonomi menjadi jalan menuju keadilan, bukan sekadar jalan menuju kekayaan?
Pertanyaan itu penting bagi Indonesia; sebuah negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan masjid yang tumbuh di hampir setiap sudut kota, dengan pesantren yang tersebar hingga pelosok desa, dan dengan jutaan orang yang setiap hari bekerja untuk mempertahankan hidup. Tetapi, jumlah pemeluk agama tidak dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan suatu sistem ekonomi.
Kesalehan tidak otomatis menjelma menjadi kesejahteraan. Bahkan, di negeri yang begitu akrab dengan bahasa zakat dan sedekah, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi persoalan yang harus dihadapi.
Ekonomi Islam, karena itu, tidak cukup dipahami sebagai ekonomi yang mengganti bunga dengan istilah bagi hasil atau mengubah nama bank menjadi bank syariah. Ia seharusnya merupakan ikhtiar membangun tata kehidupan ekonomi yang menjadikan keadilan sebagai dasar, bukan sekadar keuntungan sebagai tujuan.
Dalam ajaran Islam, harta bukan sesuatu yang terlarang. Ia merupakan amanah. Manusia boleh memiliki, mengembangkan, dan menikmati kekayaan, tetapi tidak boleh melupakan hak orang lain di dalamnya.
Ada larangan riba, kewajiban zakat, anjuran sedekah, prinsip kejujuran dalam perdagangan, serta larangan menumpuk kekayaan dengan cara merugikan sesama. Semua itu bukan hanya aturan transaksi, melainkan pandangan tentang bagaimana manusia semestinya hidup bersama.
Namun, ketika gagasan itu memasuki kehidupan ekonomi modern, persoalannya menjadi lebih rumit.
Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen ekonomi syariah: perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, industri halal, keuangan sosial Islam, hingga pengembangan wakaf produktif.
Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan lagi sekadar wacana di ruang pengajian; ia telah menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional.
Tetapi, pertanyaan yang lebih penting bukanlah berapa banyak lembaga syariah yang berdiri. Pertanyaannya adalah sejauh mana kehadirannya mengubah kehidupan masyarakat?
Sebuah bank dapat menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi apakah pembiayaannya benar-benar menjangkau pedagang kecil, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro? Sebuah lembaga dapat menghimpun zakat dalam jumlah besar, tetapi apakah dana itu berhasil mengubah mustahik menjadi orang yang mandiri? Sebuah industri dapat memasang label halal, tetapi apakah proses produksinya juga adil terhadap pekerja dan lingkungan?
Kita mengenal istilah maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini seharusnya mengarahkan pembangunan pada perlindungan martabat manusia, pemerataan kesempatan, dan kesejahteraan bersama.
Dengan demikian, keberhasilan ekonomi Islam tidak cukup diukur melalui pertumbuhan aset lembaga keuangan atau banyaknya produk yang diberi label syariah. Ia juga harus dilihat dari berkurangnya kemiskinan, terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya pendidikan, dan semakin adilnya distribusi kekayaan.
Masalahnya, pasar tidak selalu mengenal keadilan sebagai tujuan. Pasar mengenal permintaan, penawaran, persaingan, dan keuntungan. Dalam keadaan tertentu, pasar bahkan dapat membiarkan mereka yang lemah semakin tersisih.
Oleh karena itu, membangun ekonomi Islam tidak cukup dengan mendirikan lembaga keuangan. Ia membutuhkan perubahan cara pandang terhadap kekuasaan ekonomi itu sendiri.
Salah satu kendala terbesar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah kesenjangan antara potensi dan pemahaman masyarakat. Banyak orang mengenal istilah bank syariah, tetapi belum memahami perbedaan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.
Sebagian menganggap bank syariah hanyalah bank konvensional yang mengganti nama bunga dengan margin keuntungan.
Anggapan tersebut tentu tidak sepenuhnya benar, tetapi ia menunjukkan adanya persoalan komunikasi dan literasi. Produk keuangan syariah sering kali dijelaskan melalui bahasa teknis yang sulit dipahami masyarakat.
Sementara itu, layanan konvensional telah lebih dahulu hadir dengan jaringan yang luas, kemudahan transaksi, dan pengalaman penggunaan yang akrab.
Di sisi lain, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan modal, efisiensi, kualitas sumber daya manusia, teknologi, serta persaingan. Tidak semua lembaga memiliki kemampuan yang sama untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Pembiayaan bagi usaha mikro juga mengandung risiko yang tidak kecil. Akibatnya, lembaga keuangan kadang lebih memilih nasabah yang dianggap aman dan memiliki jaminan memadai.
Di sinilah muncul paradoks. Ekonomi Islam berbicara tentang keberpihakan kepada kelompok yang lemah, tetapi praktik pembiayaannya kadang justru sulit dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkan.
Persoalan lain adalah kecenderungan menjadikan ekonomi syariah sebagai industri yang berorientasi pada pertumbuhan pasar. Tentu, keuntungan bukanlah sesuatu yang harus dicurigai karena lembaga keuangan membutuhkan keuntungan agar dapat bertahan. Akan tetapi, jika keuntungan menjadi satu-satunya ukuran, ekonomi Islam berisiko kehilangan alasan moral yang melahirkannya.
Ada persoalan lain yang lebih mendasar: struktur ekonomi Indonesia masih menyimpan ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya. Sebagian kecil masyarakat menguasai aset dalam jumlah besar, sementara sebagian lainnya harus berjuang untuk memperoleh modal, pendidikan, bahkan pekerjaan yang layak.
Dalam keadaan seperti itu, ekonomi Islam seharusnya menawarkan jalan keluar. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukanlah sekadar ritual sosial, melainkan instrumen redistribusi kekayaan.
Jika dikelola secara profesional, semuanya dapat menjadi kekuatan ekonomi yang menggerakkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, dan pengentasan kemiskinan.
Tetapi, pengelolaan dana sosial Islam masih menghadapi sejumlah persoalan. Penghimpunan zakat belum sepenuhnya terintegrasi. Sebagian masyarakat lebih nyaman menyalurkan zakat secara langsung daripada melalui lembaga resmi. Kepercayaan terhadap pengelolaan dana juga sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Wakaf pun menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Banyak aset wakaf belum produktif, sebagian terkendala administrasi dan legalitas, sementara pengelola atau nazir belum semuanya memiliki kemampuan manajerial yang memadai.
Tanah wakaf yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan kadang hanya menjadi sebidang tanah yang menunggu perhatian.
Padahal, wakaf memiliki kemungkinan yang luas. Ia dapat dikembangkan menjadi pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, lahan pertanian produktif, bahkan sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang diperlukan bukanlah sekadar niat baik, melainkan juga profesionalisme, inovasi, dan keberanian mengelola amanah secara produktif.
Tantangan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia. Ekonomi Islam membutuhkan orang-orang yang tidak hanya memahami fikih muamalah, tetapi juga menguasai ilmu ekonomi, manajemen, teknologi, hukum, dan keuangan modern.
Seorang ahli syariah belum tentu memahami kompleksitas pasar keuangan. Sebaliknya, seorang ekonom belum tentu memahami tujuan dan batasan moral syariah.
Pendidikan ekonomi Islam, karena itu, tidak boleh berhenti pada pengajaran istilah dan teori akad. Ia harus melahirkan manusia yang mampu menghubungkan pengetahuan agama dengan persoalan nyata masyarakat. Pesantren, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan dunia usaha perlu membangun kerja sama yang lebih erat.
Ekosistem ekonomi syariah melibatkan banyak sektor: perbankan, industri halal, perdagangan, pendidikan, zakat, wakaf, dan usaha mikro. Jika masing-masing berjalan sendiri, potensi besar itu akan terpecah menjadi kegiatan yang tidak saling menguatkan.
Negara juga perlu memastikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya tumbuh sebagai industri keuangan, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Petani membutuhkan pembiayaan yang adil. Nelayan membutuhkan akses pasar dan perlindungan usaha.
Pedagang kecil membutuhkan modal yang tidak menjerat. Generasi muda membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan.
Di sinilah prinsip keadilan ekonomi menemukan maknanya yang konkret.
Ekonomi Islam juga perlu menjawab tantangan digitalisasi. Teknologi finansial, perdagangan elektronik, dan sistem pembayaran digital membuka kesempatan baru bagi masyarakat. Namun, kemudahan teknologi juga membawa risiko: penipuan, pembiayaan konsumtif, penyalahgunaan data, dan ketimpangan akses digital. Oleh karena itu, inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen dan tanggung jawab sosial.
Industri halal pun tidak boleh berhenti pada sertifikasi produk. Ia perlu membangun rantai produksi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Halal bukan hanya perkara bahan yang boleh dikonsumsi, melainkan juga menyangkut proses memperoleh, mengolah, memperdagangkan, dan mendistribusikan barang secara bertanggung jawab.
Barangkali persoalan terbesar ekonomi Islam bukanlah terletak pada kurangnya instrumen, melainkan pada kesulitan menjaga hubungan antara prinsip dan praktik. Kita dapat membangun bank, mendirikan lembaga zakat, mengembangkan industri halal, dan menerbitkan berbagai regulasi. Tetapi semua itu belum tentu menghasilkan keadilan apabila orientasi dasarnya tidak berubah.
Ekonomi Islam seharusnya dibangun dari bawah, dari kebutuhan masyarakat yang paling dekat dengan persoalan hidup. Penguatan koperasi syariah, pembiayaan usaha mikro, pertanian, pesantren, dan kewirausahaan lokal perlu memperoleh perhatian yang lebih besar. Dana zakat dan wakaf harus diarahkan pada pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan semata-mata bantuan sesaat.
Pada saat yang sama, pemerintah, lembaga keuangan, ulama, akademisi, dan pelaku usaha perlu membangun kesepahaman bahwa ekonomi syariah bukanlah proyek sektoral. Ia merupakan bagian dari cita-cita membangun kehidupan ekonomi yang bermartabat.
Ada satu hal yang barangkali perlu terus diingat: kemiskinan bukanlah sekadar persoalan angka statistik. Ia adalah keadaan ketika seseorang kehilangan pilihan. Ketika seorang petani tidak memiliki akses modal, seorang anak tidak dapat melanjutkan sekolah, atau seorang ibu harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sanalah ada persoalan keadilan yang belum selesai.
Maka, ukuran keberhasilan ekonomi Islam semestinya bukanlah hanya seberapa besar aset perbankan syariah, seberapa banyak sertifikat halal diterbitkan, atau seberapa tinggi pertumbuhan industri keuangan. Ukurannya juga terletak pada pertanyaan yang lebih sederhana: apakah kehidupan orang kecil menjadi lebih baik?
Agama mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering memperlakukannya seolah-olah ia adalah tujuan terakhir. Mungkin di sinilah ekonomi Islam perlu memulai pekerjaannya: mengembalikan harta kepada kedudukannya sebagai sarana, bukan berhala.
Sebab, ekonomi yang kehilangan keadilan—betapapun besar pertumbuhannya—pada akhirnya hanya akan memperbesar jarak antara mereka yang memiliki dan mereka yang membutuhkan. Bukankah salah satu tugas agama adalah mengingatkan manusia agar tidak membangun kemakmuran di atas penderitaan manusia lainnya?
Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah. JATENGDAILY.COM
