Oleh: Gunoto Saparie
Di sebuah ruang yang mungkin terasa akrab bagi sejarah—Grand Hotel de Djokja—percakapan tentang seni rupa berlangsung. Tetapi seperti banyak percakapan lain yang dibungkus oleh niat baik, ia membawa sesuatu yang lebih tua dari sekadar agenda: pertanyaan tentang negara, tentang seniman, dan tentang siapa yang sesungguhnya memberi makna kepada yang lain.
Di sana, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berbicara tentang ekosistem, tentang diplomasi, tentang kehadiran negara. Kata-kata itu terdengar rapi, bahkan perlu. Namun seni, seperti yang kita tahu, tak selalu berjalan di jalur yang rapi. Ia sering lahir dari retakan, dari kesunyian, bahkan dari keterasingan yang tak diurus oleh kebijakan.
Maka kita bertanya: ketika negara berkata “kami hadir”, apa yang sebenarnya hadir?
Seni rupa di Indonesia bukanlah sebuah tubuh yang baru tumbuh kemarin sore. Ia telah melewati perjalanan panjang: dari kanvas-kanvas kolonial, dari studio-studio kecil di pinggiran kota, hingga ruang-ruang alternatif yang seringkali lebih hidup daripada galeri resmi. Ia bergerak dalam diam, kadang tanpa dukungan, kadang tanpa nama.
Nama-nama seperti Jumaldi Alfi, Yunizar, atau Ugo Untoro bukan sekadar daftar tamu dalam sebuah pertemuan. Mereka adalah penanda bahwa seni rupa Indonesia telah lama menemukan jalannya sendiri, dengan atau tanpa negara. Karya mereka berkelana, kadang lebih jauh daripada kebijakan yang mencoba mengikutinya.
Tetapi negara, seperti biasa, datang dengan janji untuk merapikan jalan itu.
Ada sesuatu yang ambigu di sini. Negara ingin “memperkuat ekosistem”, sebuah istilah yang terdengar ekologis, organik, bahkan seolah-olah netral. Tapi ekosistem bukan sekadar jaringan; ia adalah relasi kuasa. Siapa yang menentukan ruang pamer? Siapa yang layak diberangkatkan ke panggung internasional? Dan siapa yang tetap tinggal di pinggir, menggambar dalam kesunyian?
Ekosistem bisa berarti dukungan. Tetapi ia juga bisa berarti seleksi.
Dalam pidatonya, Menteri Kebudayaan menyebut seni rupa sebagai “representasi identitas bangsa.” Kalimat ini, yang tampaknya sederhana, menyimpan beban yang besar. Sebab identitas bangsa bukanlah sesuatu yang tunggal. Ia retak, berlapis, dan seringkali saling bertentangan.
Bagaimana mungkin satu kanvas memikul semua itu?
Seni rupa, pada dasarnya, bukanlah juru bicara yang patuh. Ia tidak selalu ingin mewakili. Kadang ia ingin menyangkal, menertawakan, bahkan meruntuhkan apa yang disebut “identitas.” Dalam lukisan-lukisan tertentu, kita justru menemukan kegelisahan, bukan kepastian; keraguan, bukan representasi.
Di titik ini, seni menjadi lebih dekat dengan pertanyaan daripada jawaban.
Maka ketika negara menjadikannya alat diplomasi, kita perlu berhenti sejenak. Diplomasi, pada dasarnya, adalah bahasa yang halus, terkadang diplomatis dalam arti yang paling literal: menyembunyikan konflik, merapikan perbedaan, menampilkan wajah terbaik.
Tetapi seni tidak selalu ingin tampil rapi. Apa jadinya jika seni yang liar itu diminta untuk menjadi duta? Apakah ia masih bisa menggugat, atau ia akan belajar untuk tersenyum?
Kita bisa memahami niat baik di balik dorongan “mobilitas seniman ke panggung internasional.” Dunia hari ini adalah dunia jaringan. Pameran, biennale, residensi—semuanya adalah pintu yang membuka kemungkinan. Dan benar, tanpa akses, banyak seniman akan tetap berada di ruang sempit. Namun akses juga menciptakan hirarki baru.
Siapa yang diundang ke Venice Biennale, misalnya, bukan hanya soal kualitas karya. Ia juga soal kurasi, jaringan, bahkan politik representasi. Dalam dunia yang tampaknya global, pusat-pusat kekuasaan tetap ada—dan seringkali berada jauh dari tempat seniman itu berasal.
Di sini, negara ingin menjadi jembatan. Tetapi jembatan juga memilih arah. Ia menghubungkan dua titik, tapi sekaligus mengabaikan yang lain. Pertanyaan yang tersisa: apakah negara akan membuka sebanyak mungkin jalur, atau justru menyempitkannya menjadi satu narasi yang bisa dikontrol?
Ada satu hal yang sering luput dalam pembicaraan tentang “infrastruktur seni”: bahwa seni tidak selalu membutuhkan bangunan. Ia bisa lahir di dinding kampung, di buku sketsa yang lusuh, di percakapan kecil antara dua orang yang tak dikenal.
Ruang pamer penting. Tetapi ia bukan satu-satunya ruang.
Dalam banyak kasus, justru ruang-ruang alternatif—yang tak terdaftar, tak terkurasi secara resmi—yang melahirkan energi baru. Di sana, seniman tidak dibebani oleh tuntutan untuk “mewakili” atau “berdiplomasi.” Mereka bebas untuk gagal, untuk mencoba, untuk menjadi tidak relevan. Dan mungkin di situlah relevansi itu lahir.
Ketika negara berbicara tentang “memperluas ruang kreatif,” kita berharap ia tidak hanya membangun gedung, tetapi juga melindungi kebebasan. Sebab tanpa kebebasan, ruang hanyalah dinding.
Dalam pertemuan itu, ada kata “silaturahmi.” Kata yang hangat, hampir domestik. Ia mengingatkan kita bahwa di balik struktur dan kebijakan, ada hubungan manusia: antara pejabat dan seniman, antara negara dan individu. Tetapi hubungan ini tidak pernah sepenuhnya setara.
Negara selalu memiliki kekuasaan—anggaran, regulasi, legitimasi. Seniman, di sisi lain, memiliki sesuatu yang lebih rapuh: imajinasi. Dan imajinasi tidak selalu bisa dinegosiasikan.
Di sinilah ketegangan itu muncul.
Negara ingin membantu, tapi bantuan sering datang dengan syarat yang tak tertulis. Seniman ingin bebas, tapi kebebasan seringkali membutuhkan dukungan yang konkret. Di antara keduanya, ada ruang yang sempit—tempat kompromi terjadi, kadang dengan sadar, kadang tanpa disadari.
Barangkali kita perlu mengingat bahwa seni rupa Indonesia tidak pernah benar-benar menunggu negara. Ia tumbuh dari komunitas, dari solidaritas, dari kerja kolektif yang sering tak tercatat. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit, ia tetap menemukan cara untuk bertahan.
Ini bukan argumen untuk menolak kehadiran negara. Tapi mungkin sebuah pengingat: bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor.
Ketika Nasirun atau Putu Sutawijaya berkarya, mereka tidak selalu berpikir tentang diplomasi. Mereka berpikir tentang bentuk, tentang warna, tentang pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin justru di situlah kekuatan seni: ia tidak selalu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan.
Di akhir pertemuan, ada harapan tentang “ekosistem yang inklusif dan berdaya saing.” Sebuah frasa yang terdengar seperti masa depan. Tapi masa depan selalu datang dengan pertanyaan: inklusif bagi siapa? Berdaya saing dalam standar apa?
Seni tidak selalu ingin bersaing. Kadang ia hanya ingin ada.
Namun dunia hari ini, dengan segala logika pasarnya, menuntut seni untuk masuk ke dalam sistem: dinilai, dipamerkan, dijual, bahkan dijadikan alat diplomasi. Dalam sistem ini, nilai seni seringkali diukur dengan parameter yang asing bagi dirinya sendiri.
Dan di sinilah risiko itu muncul: ketika seni kehilangan otonominya, ia mungkin tetap indah—tapi tidak lagi jujur.
Mungkin kita perlu kembali ke pertanyaan awal: apa yang sebenarnya hadir ketika negara berkata “kami hadir”?
Jika kehadiran itu berarti membuka ruang tanpa mengontrol isi, maka ia adalah angin segar. Jika ia berarti mendukung tanpa menentukan arah, maka ia adalah sahabat. Tapi jika ia berarti mengatur, menyaring, dan mengarahkan, maka ia adalah sesuatu yang lain—sesuatu yang lebih dekat dengan kekuasaan daripada kebudayaan.
Seni adalah tentang kemungkinan. Ia tidak selalu nyaman, tidak selalu rapi, dan tidak selalu bisa dijelaskan. Ia hidup di antara yang pasti dan yang belum.
Negara boleh datang. Tetapi ia harus belajar untuk tidak terlalu banyak bicara. Sebab di dalam kanvas yang sunyi, kadang ada suara yang lebih jujur daripada pidato apa pun.
- Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah. Jatengdaily.com-st