Oleh: Lilis Anisah, SST, MSi
Statistisi Muda BPS Provinsi Jawa Tengah
TANGGAL 26 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Statistik Nasional (HSN). HSN kali ini diperingati dalam suasana kenormalan baru, di era pandemi Covid-19 yang melanda ratusan negara tak terkecuali Indonesia. HSN sejatinya bukan hanya milik Badan Pusat Statistik (BPS) namun milik seluruh masyarakat. Peringatan HSN dimaknai agar semua masyarakat memahami, merayakan dan melakukan pembangunan statistik bersama-sama untuk kemajuan bangsa.
Bangsa dengan masyarakat yang terbiasa menguasai data statistik akan menjadi bangsa yang kuat. Sebaliknya, bangsa yang masyarakatnya menghindari data statistik yang benar akan menjadi bangsa yang lemah. Dengan mengetahui suatu keadaan secara benar dan apa adanya, maka individu, masyarakat dan penyelenggara negara akan mudah menentukan langkah-langkah yang relevan, efisien dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah, demikian kutipan dari buku Tangguh dengan Statistik (Hasbullah, 2012).
Nah, bagaimana kondisi bangsa saat ini dalam kacamata statistik? Mari kita bedah fenomena di balik berseraknya angka statistik. Sebagaimana diketahui, pada 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan untuk pertama kalinya dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyatakan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 telah masuk ke Indonesia sejak awal Januari.
Awal pandemi yang menimbulkan pelemahan daya beli di masyarakat berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2020 secara y-on-y (year on year) sebesar 2.97 persen. Dapat dimaknai dalam setahun dari triwulan I 2019 sampai dengan triwulan I tahun 2020 perekonomian Indonesia tumbuh positif namun melambat sebesar 2,97 persen.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tersebut dipengaruhi oleh melambatnya ekonomi global termasuk mitra dagang Indonesia sejak pandemi Covid- 19, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat dan Singapura. Di dalam negeri, pembatasan kegiatan masyarakat juga menyebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa.
Dari sisi pengeluaran, dengan kontribusi berkisar sebesar 58 persen dari total PDB, daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga merupakan kontributor dominan terhadap pembentukan ekonomi tanah air. Pada triwulan 1 tahun 2020, pandemi Covid-19 memberi dampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi tanah air seiring pelemahan daya beli. Walaupun turunnya konsumsi rumahtangga ditengarai hanya terjadi di bulan Maret tapi sangat dalam pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia triwulan 1.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 2,84 persen, melambat dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019 sebesar 5,02 persen. Kebijakan pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat yang makin meluas pada triwulan 2 berdampak terhadap ekonomi Indonesia yang tersungkur menjadi minus 5,32 persen di triwulan 2 tahun 2020.
More Read
Pandemi covid-19 berdampak serius terhadap hampir seluruh sektor ekonomi sehingga memukul mundur pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada triwulan 2 2020, dari 17 kategori atau sektor lapangan usaha, hanya tujuh sektor yang tumbuh positif yaitu pertanian, pengadaan air, informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selebihnya mengalami kontraksi.
Dinyatakan kontraksi sebab sektor ekonomi tersebut tumbuh negatif. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya secara y-on-y, diantara tujuh sektor yang tumbuh positif tersebut, hanya sektor informasi komunikasi dan pertanian yang mengalami peningkatan. Empat sektor lainnya walaupun tumbuh positif namun melambat sebab pertumbuhannya tidak sebesar triwulan yang sama pada tahun sebelumnya dan satu sektor stagnan.
Pada 5 Mei 2020, BPS merilis keadaan ketenagakerjaan kondisi Februari 2020. Pada Februari 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 137,91 juta orang atau bertambah 4,35 juta orang dibandingkan Agustus 2019. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. TPAK Februari 2020 sebesar 69,17 persen, meningkat 1,68 persen poin dibandingkan Agustus 2019.
Peningkatan TPAK memberikan indikasi peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka dari 5,28 persen pada Agustus 2019 menjadi 4,99 persen pada bulan Februari 2020. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi seolah tidak banyak mempengaruhi kondisi pengangguran terbuka di Indonesia. Buktinya ekonomi tumbuh melambat, pengangguran tetap menurun.
Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa perlambatan ekonomi sangat terasa di bulan Maret saat pandemi mulai merontokkan sendi-sendi ekonomi Indonesia. Sedangkan perhitungan angka pengangguran yang didapatkan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan di bulan Februari dimana covid-19 belum banyak mempengaruhi perekonomian Indonesia.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sekitar 20 wilayah di Indonesia dan Pembatasan Kegiatan Bermasyarakat (PKM) yang diterapkan di sejumlah wilayah menyebabkan terbatasnya pergerakan masyarakat dan berujung pada melambatnya roda perekonomian. Dampak pembatasan sosial tersebut dirasakan paling dalam bagi kelompok masyarakat kelas bawah.
Dampak perlambatan roda perekonomian telah dimulai semenjak Maret dan terus berjalan dari bulan ke bulan, sementara program bantuan sosial pemerintah bagi mereka yang terdampak Covid-19 baru tersalurkan sejak April.
Kepala BPS Suhariyanto menyatakan Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa, mengganggu aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang mulai berkurang berimplikasi pada pelemahan daya beli sehingga menurunkan konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumahtangga merupakan penopang utama perekonomian Indonesia dari sisi pengeluaran.
Semua keadaan tersebut menjadi penyebab peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 juta jiwa (9,78 persen) atau bertambah 1,63 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2019 dan meningkat 1,28 juta jiwa terhadap Maret 2019. Kelompok penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Penyebaran pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perjalanan nilai tukar rupiah. Di bulan Januari-Februari 2020 rupiah relatif stabil dengan capaian rata-rata sebesar sebesar Rp 13.732 per US dollar pada Januari dan Rp 13.776 di Februari. Nilai tukar rupiah mulai terdepresiasi pada Maret 2020 seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.
Laporan Pemerintah Tahun Anggaran 2020 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Semester I 2020, Jumat (10/7/2020) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah melemah karena meluasnya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menyebabkan meningkatnya risiko ketidakpastian global sehingga para investor cenderung mengalihkan dana investasinya ke safe haven asset seperti emas, obligasi pemerintah negara maju, dan mata uang dunia, seperti dolar Amerika Serikat.
Melemahnya nilai tukar rupiah terus berlangsung hingga awal April 2020 dimana nilai tukar rupiah mencapai level terendahnya, sebesar Rp 16.741 per US dollar pada 2 April 2020. Pelemahan tersebut merupakan yang terparah dialami oleh Indonesia sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Pada 17 Juni 1998, rupiah tercatat pernah mencapai titik terlemah di Rp 16.800 per US dollar.
Seiring berjalannya waktu, nilai tukar rupiah berfluktuasi lalu menanjak sejak 22 September dan bertengger pada level Rp. 14.959 pada 28 September 2020. Pelemahan rupiah yang terjadi ditambah dengan melemahnya daya beli masyarakat telah mendorong terpuruknya ekonomi tanah air.
Dampak pandemi Covid-19 yang menghantam sisi permintaan dan persediaan menjadikan Indonesia mengalami deflasi sebanyak dua kali sepanjang Januari sampai Agustus di tahun ini. Deflasi pertama terjadi pada Juli 2020 dengan nilai 0,1 persen, berikutnya di bulan Agustus sebesar 0,05 persen. Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan terjadinya deflasi disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran.
Pada Juli dan Agustus, 3 kelompok pengeluaran yang menyumbang deflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ditambah dengan turunnya indeks kelompok transportasi sebesar 0,14 persen pada Agustus 2020. Deflasi mencerminkan turunnya harga barang dan jasa karena turunnya atau bahkan tak ada permintaan.
Deflasi yang terjadi menggambarkan pilihan masyarakat untuk menahan keinginan belanja atau berbelanja lebih sedikit daripada sebelumnya. Masyarakat ingin menjaga kestabilan finansialnya di tengah situasi yang serba tak pasti. Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 meningkatkan pula kekhawatiran publik dan membuat masyarakat cenderung membatasi aktivitas di luar rumah, termasuk berbelanja.
Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Publik membutuhkan rasa aman dalam beraktivitas untuk meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Optimisme publik akan dapat dibangun jika pemerintah berhasil menekan penyebaran covid-19. Di tengah kondisi perekonomian yang kurang menggembirakan tersebut, ada sedikit berita baik dari para petani di pedesaaan dengan adanya peningkatan harga gabah kering giling. Rata-rata harga gabah kering giling di tingkat petani dalam setahun terakhir meningkat sebesar 1,65 persen dari Rp.5.309,-/kg di Agustus 2019 menjadi Rp. 5.396,-/kg pada Agustus 2020.
Kenaikan harga gabah ini sedikit banyak berdampak positif terhadap kesejahteraan petani di pedesaan. Hal ini terlihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) Januari-Agustus 2020 yang sebesar 101,21. NTP sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan bernilai lebih dari 100 berarti petani mengalami surplus. Dapat diartikan bahwa kenaikan harga produksi lebih besar daripada kenaikan harga konsumsinya sehingga peningkatan pendapatan petani lebih besar daripada pengeluarannya.
Kabar menggembirakan lainnya datang dari kegiatan ekspor impor Indonesia. Setelah bulan April dan Mei mengalami penurunan ekspor karena dihantam covid-19, data BPS menyebutkan terjadi peningkatan ekspor di bulan Juni dan Juli, dari 10,53 miliar US dollar di bulan Mei menjadi 12,03 milliar US dollar pada Juni dan 13,73 Milliar US dollar di bulan Juli 2020.
Mencermati berseraknya angka-angka statistik tersebut semoga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk kemudian bersinergi bersama pelaku usaha dan masyarakat dalam mengatasi pandemi beserta dampaknya. Langkah pemerintah untuk keluar dari pandemi dengan menegakkan protokol kesehatan, upaya menyelamatkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan dan memulihkan ekonomi tanah air sepatutnya didukung dan terus dioptimalkan.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (16/7/2020), bahwa pemerintah akan menambah bantuan sosial baik yang berupa bansos tunai maupun non tunai, pemberian bantuan dalam bentuk bansos bagi pelaku UMKM yang belum tersentuh dan program lainnya yang sedang dalam tahap identifikasi, disamping program jaring pengaman sosial lainnya yang sedang berjalan.
Dengan demikian, diharapkan penduduk level terbawah memiliki daya tahan dalam menghadapi pandemi seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Tak kalah pentingnya, bukti keseriusan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan angka nyata penurunan jumlah positif kasus, peningkatan jumlah kesembuhan, akan berdampak positif bagi roda perekonomian nasional. Jatengdaily.com–st
0
