Unsur Dewan Kesenian Perlu Ada dalam Wali Amanat

0
53

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Unsur dewan kesenian perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam lembaga dana perwalian kebudayaan. Lembaga yang disebut sebagai Wali Amanat  ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  Jumlah dan kompetensi di dalam komposisi lembaga yang kemungkinan akan dibentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan tahun ini itu harus mencerminkan seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie mengatakan, pasal 49 UU Pemajuan Kebudayaan menyatakan “Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan”.

Selain itu dana tersebut juga muncul dalam salah satu resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia pada akhir tahun 2018 yakni “Membentuk dana perwalian kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan”

“Dana perwalian kebudayaan merupakan suatu pendanaan kebudayaan yang ditujukan sebagai salah satu bentuk pendanaan pemajuan kebudayaan. Ia merupakan pendamping APBN dan APBD yang langsung dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dan penerima sebagai pelaksanaan dari amanat regulasi tersebut,” ujarnya.

Menurut Gunoto, unsur dewan kesenian perlu ada di dalam lembaga tersebut karena ia bisa menjadi jembatan aspirasi para seniman dengan pemerintah. Apalagi ada keluhan di kalangan para seniman mengenai keterbatasan akses mereka terhadap dana bantuan. Bahkan ada yang mempersoalkan tentang transparansi dalam melakukan seleksi para penerima dana.

Karema itu harus ada keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk dewan kesenian, dalam pembahasan mekanisme penyaluran manfaat dana tersebut.

Selain itu, tambah Gunoto, lembaga tersebut harus menetapkan prioritas kegiatan apa yang perlu dibantu.

Bagaimana pula mekanisme akses dan penyaluran dana itu. Sampai saat ini para seniman banyak yang berkutat pada kesulitan dalam produksi, pertunjukan,dan pameran karya seni. Akibatnya, mereka terjebak dalam masalah finansial, sehingga dalam kondisi semacam itu sulit untuk kreatif dan berinovasi.

“Karena itu, dana perwalian kebudayaan sangat ditunggu oleh para seniman dan budayawan. Semoga tidak lama lagi akan terwujud. Apalagi ia merupakan salah satu amanat undan-undang,” tandasnya seraya menambahkan, program apa saja yang strategis dalam pembinaan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Gunoto berpendapat, pemerintah terlalu lamban dalam proses penyiapan kelembagaan dana perwalian kebudayaan ini. Padahal harus dilakukan pula penyiapan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan. Kalau melihat kondisi ini, dana perwalian kebudayaan baru bisa terlaksana tahun 2021. Padahal ia sudah dialokasikan di APBN 2020.

“Bukan hanya itu. Sejumlah peraturan turunan dari UU Pemajuan Kebudayaan tersebut juga belum ada. Informasinya masih dalam proses. Proses kok terus,” katanya sambil tersenyum. Ugl–st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here