in ,

Menunggu Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Oleh Gunoto Saparie

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan telah ditandatangani kepala negara beberapa waktu lalu. Tentu saja kita patut mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah mengesahkannya, meskipun harus diakui, dokumen Strategi Kebudayaan itu “terbengkelai” di meja presiden hampir empat tahun. Dokumen Strategi Kebudayaan adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan telah diserahkan kepada Presiden saat penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia akhir 2018.

Akan tetapi, setelah Perpres Strategi Kebudayaan itu ditandatangani, lalu apa? Masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, yaitu penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Dalam dokumen ini, pemerintah menerjemahkan Strategi Kebudayaan dalam berbagai perencanaan program kerja. Di samping itu, RIPK juga menjadi dokumen krusial karena menjadi salah satu dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Padahal hari-hari ini pemerintah telah mulai merancang RPJPN 2022-2045. Oleh karena itu, penyusunan RIPK harus dilakukan dengan segera, agar dapat disusulkan dalam RPJPN tersebut.

Proses penyusunan RIPK sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Akan tetapi, proses ini tertunda lama karena presiden tak kunjung mengesahkan Strategi Kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi tak berdaya ketika mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk menindaklanjuti penyelesaian RIPK itu.

Upaya untuk mendorong tindak lanjut RIPK rapat koordinasi maupun komunikasi secara simultan menjadi terkendala. RIPK tersebut diharapkan menjadi acuan dasar bagi perencanaan kebijakan pemajuan kebudayaan, baik di pusat dan daerah selama 20 tahun mendatang yang terintegrasi dengan RPJPN dan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024.

Mengacu pada amanat Presiden Joko Widodo, pemerintah memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan. Joko Widodo menginginkan adanya keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini gencar dibangun di berbagai wilayah di tanah air, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jatidiri bangsa yang dikembangkan melalui jalan kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan makro kebudayaan dalam rangka proses pembudayaan manusia.

Tahap Akhir
RIPK merupakan tahap akhir dari penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan yang diawali dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota, PPKD provinsi, sampai Strategi Kebudayaan. RIPK disusun oleh Kemendikbudristek yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait (Bab I, Pasal 14, ayat 1 UU Pemajuan Kebudayaan). Adapun RIPK berisi lima poin penting, yakni: visi dan misi Pemajuan Kebudayaan; tujuan dan sasaran; perencanaan; pembagian wewenang; dan alat ukur capaian (Bab I, Pasal 14, ayat 2 UU Pemajuan Kebudayaan).

RIPK memang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, namun dengan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. RIPK itu akan menjadi dokumen pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Ia merupakan penerjemahan Strategi Kebudayaan dalam bentuk rencana program kerja pemerintah. Kebudayaan akan terlihat sebagai sektor yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

RIPK perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran di antara seluruh kementerian/lembaga terkait. Pembagian peran pun dapat dijalankan menurut empat unsur pemajuan kebudayaan, yakni pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kementerian/Lembaga yang berurusan dengan bidang pelindungan, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat merumuskan agenda bersama dan pembagian peran di bidang pelindungan kebudayaan.

Kementerian/Lembaga yang mengampu urusan pemanfaatan, misalnya Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Produksi Film Negara, Televisi Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia, dapat menyusun agenda bersama dan pembagian peran di bidang pemanfaatan kebudayaan.

Sebanyak 18 kementerian/lembaga terlibat dalam penyusunan dokumen RIPK, namun jumlah ini masih bisa ditambah lagi dengan berbagai lembaga lain, seperti Balai Pustaka, Produksi Film Negara, Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan terkait standar pembiayaan khusus untuk berbagai jenis pekerjaan seni dan budaya seperti kurator, koreografer, sutradara, dan lainnya yang selama ini belum dikenal dalam sistem administrasi keuangan negara. Semua ini perlu juga dikaitkan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional agar semua hasil koordinasi yang dilakukan ini dapat diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sudah berjalan 5 tahun. Dalam periode tersebut pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PP No.87 Tahun 2021 merupakan kompilasi dari seluruh peraturan turunan UU No. 5 Tahun 2017 yang berbentuk PP. Beleid itu seharusnya dapat menjadi payung hukum pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sebagai implementasi UU No. 5 Tahun 2017 di daerah masing-masing.

*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT). Jatengdaily.com-st

Written by Jatengdaily.com

Semalam Menginap di Ponpes Al Mas’udiyah Blater, Pagi Ini Obor Pospenas Dikirab Menuju Solo

Rachel Manurung Jawara The Indonesian Next Big Star 2022