Khadimul Ummah MUI untuk Jateng Sejahtera

Oleh Ahmad Rofiq
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah hari ini, 24-25 September 2021 menggelar event Musyawarah kerja Daerah (Mukerda) 2021 di Hotel Pandanaran Semarang, guna menjabarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) April 2021 yang lalu, dan Menyusun program kerja tahunan, guna menjawab berbagai tantangan dan melayani umat. Karena pandemic Covid-19 masih belum tuntas, dan bahkan cenderung ada fenomena klister baru dari uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SD/MI, SMP/MTs, dan MA/SMA/SMK di seluruh Indonesia, maka Mukerda diselenggarakan dengan blended model, dengan luring/offline dan daring/online.

Tema yang diambil adalah “Mengokohkan Peran MUI sebagai Khadimul Ummah pada Era Digital untuk Jawa Tengah yang Tangguh dan Sejahtera”. Keberanian MUI mengambil tema yang sangat strategis tersebut, karena komitmen dan mengokohkan peran MUI, menjadi pelayan umat (khadimul ummah) terutama diera digitalisasi demi terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dan sejahtera.

MUI sebagai ormas keagamaan yang tidak memiliki massa, seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, program kerjanya memang fokus pada kegiatan kepeloporan, rintisan, dan pada dataran eksekusi kegiatan, bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang “dibekali” pajak oleh rakyat dan penghasilan lainnya yang sah, atau juga dengan Ormas Keagamaan NU, Muhammadiyah, dan organisasi kampus atau profesi lainnya.

Salah satu isu yang muncul di era digitalisasi adalah, banyaknya situs-situs yang kontennya cenderung mengajak atau diduga mempengaruhi faham radikal, yang mengarah pada gejala tindakan terror. Terlepas ada kontroversi soal terminology radikal ini, fakta telah membuktikan adanya tindakan-tindakan terror yang menghadirkan kecemasan, bahkan banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban kekejaman dan kebiadaban mereka.

Jawa Tengah yang warga Muslimnya 96,14% tentu yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terbesar untuk dapat melindungi warga lainnya di Jawa Tengah ini. Yakni, Kristen 1,98%, Katholik 1,46%, Hindu 0,21%, Budha 0,19%, dan Konghuchu 0.02%.  Sudah barang tentu ini, telah lama menjadi komtimen MUI untuk menjaga Rumah Besar Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Komitmen dan suasana persaudaraan sudah sedemikian kuat, sejalan dengan prinsip persaudaraan ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan uhuwwah insaniyah.

Menurut Kabiro Kesra Prov Jateng, Imam Masykur, mewakili Gubernur Jawa Tengah, masih ada tantangan keberagaman, berupa terorisme (ada kelompok yang memaksakan kehendak menganti ideologi/dasar negara), aksi massa yang tidak jarang berdampak merusak dan memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai dampak globalisasi, separatism, dan intoleransi (yang masih bisa terjadi internal umat maupun antarumat beragama).
MUI “Banjiri” Konten Moderasi Islam
Sejalan dengan era digitalisasi, terlebih Ketika pandemic Covid-19 menggasak semua sendi kehidupan bangsa, maka selain segi positif platform digital, karena bisa mengatasi model, sistem, dan komunikasi manual, termasuk model pembelajaran jarak jauh (PJJ), perkomunikasian yang semakin simpel dan praktis, bahkan belanja secara online, namun serba digital juga menyisakan berbagai persoalan krusial.

Untuk itu, MUI harus bergerak cepat dalam memanfaatkan platform digital: pertama, di dalam menyampaikan dakwah, menggunakan semua media sosial dan digital yang ada, mengisi dengan konten-konten moderasi Islam, dalam berbagai aspek dan kisi-kisi dakwah. Penyebaran faham intoleran, penyebaran permusuhan dalam bentuk informasi hoax dan meme-meme yang dapat memicu konflik, radikalisme yang pro-kekerasan, yang menyebarkan faham radikal melalui propaganda kelompok teroris, dan yang tidak kalah dahsyat dampak merusaknya khususnya pada generasi muda, yakni pornografi, judi online, dan situs-situs yang bisa merusak mentalitas dan moralitas anak-anak dan remaja.

Kedua,meneguhkan komitmen persaudaraan (ukhuwwah) baik Islamiyah, wathaniyah, maupun insaniyah, agar kerukunan dan persatuan bisa dirawat dan dijaga dengan baik. Perbedaan tidak harus dipaksa menjadi sama, yang sudah ada persamaan juga tidak harus dibedakan. Ketiga, kerukunan, persatuan, dan kebersamaan merupakan modal dasar untuk bisa membangun masyarakat Jawa Tengah yang tangguh. Ketangguhan dan kebersamaan dapat mencegah perpecahan, dan akan muncul budaya saling tolong menolong.

Keempat, dengan kerukunan, kenyamanan, kohesi sosial, akan menjadi modal untuk terbangunnya kerjasama saling menguntungkan. Dalam bahasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) praktik ta’awun antara shahibul mal (penabung/deposan) dengan bank sebagai mudharib, dan antara bank (mewakili shahibul mal) dengan mudharib (nasabah). Jika sifat dan sikap tolong menolong ini bisa dirawat dengan baik, angka kemiskinan yang cukup besar, dapat diminimalisasi. Apalagi kinerja Baznas Jawa Tengah, dapat memberi kontribusi pengurangan angka kemiskinan ini secara signifikan.

Kelima, agar terbangun masyarakat yang baik, maka konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, dan kebutuhan lainnya, dipastikan dengan mengonsumsi yang halal. Karena itu, keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat halal, oleh Juleha (Juru Sembelih Halal), dan proses yang halal, akan membawa keberkahan dalam hidup mereka.

Selamat ber-musyawarah, semoga Mukerda 2021 MUI Jawa Tengah mampu menghasilkan rumusan dan jabaran program yang smart, terjangkau, dan dapat dipastikan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dan sejahtera. Insyaa Allah Gubernur Jawa Tengah yang elektabilitasnya cenderung naik, dan mengundang jealousy para “politisi” lain, akan berkomitmen memfasilitasi MUI Provinsi Jawa Tengah.

Memang kerja-kerja MUI tidak mudah dinilai dengan material and tangible-perspectif, tetapi kita yakin beliau cukup wise dan prestasi memimpin masyarakat Jawa Tengah di sisa masa jabatan beliau, tidak perlu diragukan. Karena itu, kita perlu doakan, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, sehat afiat dan mampu mengemban amanat rakyat, untuk membawa warga Jawa Tengah makin tangguh dan sejahtera. Allah a’lam bi sh-shawab.

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Guru Besar Pascasarjana dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, dan Direktur LPPOM-MUI Jawa Tengah, Ketua Bidang Pendidikan Masjid Agung JAwa Tengah, Ketua II YPKPI Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) RSI-Sultan Agung Semarang, Anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Koordinator Wilayah Indonesia Tengah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat. Jatengdaily.com–st