Jelang Pengumuman PPDB, Disdik Panen Komplain

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Sehari menjelang pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng masih panen komplain. Sejumlah orang tua calon siswa mendatangi kantor Disdikbud, karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

Menanggapi komplain itu Gubernur Ganjar Pranowo secara terus terang mengakui sistem pada PPDB Online SMA 2019 rumit. Bahkan Pemrpov Jateng pun sudah mengupayakan agar proses PPDB Online berjalan lancar, tapi tetap saja ada banyak komplain.

Gubernur beberapa kali menghadapi komplain langsung dari orang tua calon siswa ketika sidak ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda, Semarang.

Pertanyaan paling banyak yaitu soal peluang anak mereka tidak bisa masuk sekolah negeri karena tersingkir akibat sistem zonasi. Ganjar menjawab setiap pertanyaan, termasuk memberikan motivasi.

“Dulu itu ada anak sekolahnya swasta, sekarang jadi gubernur,” kata Ganjar kepada orangtua siswa yang komplain, Senin (8/7/2019).

Tiap memberi motivasi, Ganjar mencontohkan dirinya yang sekolah swasta dan bukan dari keluarga berada. Ia pun meminta para orangtua memberikan semangat pada siswa yang tidak bisa masuk negeri. Selain itu masih ada peluang beasiswa jika sekolah di swasta.

Usai sidak di posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Ganjar mengatakan sistem PPDB ini memang rumit. “Kita dengarkan semua komplain yang ada. Dengan sistem ini, sistem ini rumit, tidak mudah. Kami di daerah coba menerjemahkan,” jelasnya.

Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, sudah berupaya meminta izin ke Kemendikbud untuk merevisi aturan PPDB SMA dengan sistem zonasi. Hasilnya persentase kuota bertambah untuk jalur prestasi.

“Alhamdulillah dari persentase, kementerian menginzinkan kuota ditambah, terutama jalur prestasi, lumayan. Tapi endingnya kurang,” ujarnya.

Di Jawa Tengah, kuota zonasi murni adalah 60 persen, prestasi dalam zonasi 20 persen, prestasi luar zonasi 15 persen, dan perpindahan tugas orang tua 5 persen. Ganjar menyebut masih ada yang memanfaatkan kuota 5 persen tersebut dengan surat keterangan domisili (SKD) yang tidak sesuai sehingga harus dicoret.

Setidaknya ada 96 pendaftar yang dicoret karena SKD abal-abal karena tidak sesuai persyaratan. Ganjar menegaskan jika SKD pendaftar diketahui bermasalah ketika siswa sudah diterima, maka terpaksa harus dikeluarkan. “Maaf yang gunakan SKD tidak benar, palsu siap-siap cari sekokah,” ujar politisi PDIP itu.

Human error sempat juga terjadi dalam sistem ini, yaitu ketika ada pendaftar dari Kota Semarang justru terlempar ke Wonogiri. Menurut Ganjar hal itu sudah langsung ditangani.

“Saya kaget soal yang terlempar ke Wonogiri, beritanya serem banget. Itu sudah dikembalikan ke posisi semula, tidak sedramatis yang diomongkan. Memang beberapa jam terjadi human error,” jelas Ganjar.

Ganjar pun meminta semua komplain sebisa mungkin ditangani segera termasuk masyarakat yang mengeluh lewat media sosial. Ia berharap saat pengumuman tidak lagi ada masalah. st