Akta Hibah di Bawah Tangan yang Diwarmeking dan Dilegalisasi Notaris

Oleh: Mucharoroh

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan (MKn), Fakultas Hukum (FH), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

DALAM kehidupan bermasyarakat, kita selalu menemui  suatu perbuatan  yang tanpa disadari sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum  yang dimaksud adalah perjanjian hibah yang mana diatur tata cara dan akibat hukumnya dalam Peraturan Perundang-undangan.

Hukum perjanjian di Indonesia masih bersifat dualis yaitu berlakunya hukum perjanjian sistem Hukum Perdata Barat dan sistem Hukum Adat. 

Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa : perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Bentuk dari perjanjian dapat tertulis dan tidak tertulis. Syarat sahnya perjanjian, yaitu perjanjian sah apabila dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

  1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
  2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum.
  3. Suatu hal tertentu.
  4. Sebab yang halal.

Hibah berasal dari Bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia merupakan masdar dari kata yang berarti pemberian, berasal dari akar kata Wahaba-Yahabu-Hibatan yang berarti pemberian dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.

Di Pasal 1666 KUH Perdata Indonesia, Hibah merupakan terjemahan dari istilah “Schenking” (Bahasa Belanda) atau ”Donation” (Bahasa Inggris) yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, memberikan atau menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

Dan menurut Pasal 1688 KUH Perdata, pembatalan hibah bisa saja dilakukan melalui Pengadilan jika syarat penghibahan tidak dipenuhi, penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah.

Atau penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah ketika kondisi ekonomi pemberi hibah mengalami penurunan.

Adapun hal penting yang perlu diperhatikan dalam  hibah antara lain sebagai berikut:

  • Barang yang dihibahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak  yang dihibahkan oleh penghibah ketika orang tersebut masih hidup begitupun yang menerimanya, barang yang dihibahkan  harus merupakan Hak dari penghibah serta dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 orang saksi. Selain itu, berdasarkan Pasal 1667 KUH Perdata, sesuatu yang dihibahkan harus berupa benda atau harta yang sudah ada. Jika Hibah yang diberikan merupakan benda-benda yang belum diketahui saat ini atau baru akan ada di masa yang akan datang, maka proses penghibahannya batal.
  •  Menurut Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: 0rang yang menghibahkan  dan penerima sudah dewasa sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan.
  •  Penghibahan kepada orang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua.
  •  Menurut Pasal 1683 KUH Perdata, Hibah barulah  mengikat dan mempunyai akibat Hukum apabila pada hari penghibahan itu dengan disertai kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima Hibah atau dengan suatu Akta Autentik telah diberi kuasa pada orang lain.
  • Jika ingin memberikan Hibah dalam bentuk tanah, ada syarat lainnya yang perlu diperhatikan. Setelah Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku tiap pemberi Hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika Hibah berupa tanah tidak dibuat oleh Notaris, maka tidak akan memiliki Kekuatan Hukum.
  • Fungsi Akta Hibah sebagai pernyataan adanya suatu perbuatan Hukum dan sebagai alat pembuktian.

Adapun prosedur (proses) penghibahan sebagaimana dalam Pasal 1682 KUH Perdata, harus melalui Akta Notaris yang Minuta asli disimpan oleh Notaris yang bersangkutan dan apabila tidak dilakukan maka Hibah tersebut menjadi tidak sah dan batal.

Jadi, Akta Hibah yang dilakukan tidak di hadapan Notaris bersifat Akta Hibah di bawah tangan yang mana tidak memiliki kekuatan hukum karena notaris tidak menyimpan asli akta yang dibuat oleh para pihak pembuat akta tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka notaris yang melakukan waarmerking (membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus yang disebut buku pendaftaran surat di bawah tangan) dan legalisasi (pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan).

Akta hibah di bawah tangan, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  dalam Pasal 1682 KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-undang,

Apabila notaris tetap melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka ancamannya kebatalan dan siap-siap menerima nasib jika ada gugatan di kemudian hari. Termasuk dengan ancaman sanksi yang akan diterima sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yang tetuang di dalam:

  1. Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris  yang berbunyi: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi Hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.
  2. Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi : Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal16 ayat (1 )huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf  f, Pasal 16  ayat(1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:
  3. teguran lisan ;
  4.  teguran tertulis ;
  5. Pemberhentian sementara;
  6.  pemberhentian dengan hormat; atau
  7. Pemberhentian dengan tidak hormat

Oleh karenanya untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, notaris harus mampu bertindak hati-hati, cermat dan disiplin dalam menjalankan Jabatannya.  Kalau perintahnya ada dan diperintahkan maka harus dilakukan begitupun sebaliknya. Jatengdaily.com-She