Jatengdaily.com
SEMARANG (Jatengdaily.com)- Implementasi ekonomi biru diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tanah Air. Ada beberapa program yang dibuat oleh pemerintah untuk pelaksanaan ekonomi biru.
Diantaranya adalah membuat kebijakan penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota. Ada sebanyak enam zona penangkapan yang terkait di dalamnya. Sehingga kondisi ini memudahkan nelayan dalam penangkapan ikan. Termasuk di Jateng, adalah zona pantura.
”Tujuannya meningkatkan pertumbuhan perputaran uang,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir Sakti Wahyu Trenggono MM IPU, Minggu (11/9/2022) di Semarang.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hal itu saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke IV, Kerapu (Keluarga Alumni Perikanan) Undip.
Seperti diketahui, ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, konsep ekonomi biru yang lainnya adalah kebijakan perluasan wilayah konservasi laut. Tujuannya agar serapan karbon tinggi dan naiknya stok ikan di setiap zona penangkapan ikan terstruktur
”Pemerintah memperluas lahan konservasi minimal 30 persen dari luas laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.
Program lainnya adalah pengembangan budidaya laut dan pesisir. Targetnya mengurangi jumlah penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi. Untuk budidaya ini, akan mendorong produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.
Tak kalah penting menurutnya adalah pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil. Targetnya adalah untuk menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.
Lebih lanjut Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jika permasalahan sampah di pantai Indonesia masih butuh perhatian serius. Oleh karena itu, implementasi ekonomi biru juga menyasar pengelolaan sampah laut. ”Dimulai tahun 2022 lewat program bulan cinta laut. Targetnya tahun 2030 mengurangi sampah laut hingga 70 persen
”Satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak melaut. Nelayan mengambil dan mengumpulkan sampah, yang kemudian dibayar sesuai harga ikan terendah. Sampah laut diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerapu masa bakti 2022-2027, Imza Hermawan mengatakan, akan melanjutkan program kepemimpinan yang lama. Juga terus membangun jejaring antar alumni, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu adik kelas dalam beasiswa dan mencari pekerjan.
”Dan yang tak kalah penting adalah turut serta dalam membangun sektor perikanan di Tanah Air untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan,” jelasnya. Hadir juga anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Kerapu 2017-2022 Abdul Kadir Karding. she
