in

Indonesia Siap Menghadapi Greenflation

Oleh: Harimurti SST

Statistisi  Ahli Muda BPS Kota Tegal

Greenflation mengacu pada inflasi yang terkait dengan kebijakan publik dan swasta yang diterapkan sebagai bagian dari transisi hijau. Greenflation memiliki arti terjadi kenaikan tingkat harga atau ada inflasi hijau, yaitu inflasi disebabkan oleh terjadinya transisi hijau dari sektor yang merusak lingkungan.

Greenflation sendiri menggambarkan kenaikan harga jangka panjang yang dapat dihasilkan dari negara-negara yang berusaha memenuhi komitmen lingkungan mereka.

Istilah ini telah ada untuk sementara waktu, tetapi belum digunakan untuk menggambarkan peningkatan biaya perubahan iklim seperti yang dilakukan The Atlantic, tetapi sebaliknya, peningkatan biaya untuk menghadapi perubahan iklim.

Meskipun greenflation ini merupakan tantangan pada proses transisi energi bersih, tapi Indonesia tidak ada alasan untuk menghentikan transisi energi. Bahkan Indonesia harus bisa memastikan transisi yang adil, terjangkau dan berkelanjutan.

Untuk itu, pemeritah perlu merancang kebijakan fiskal dan pembiayaan inovatif untuk menghindari greenflation yang merupakan dampak dari transisi energi, dengan cara, pertama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah pada masa transisi perlu adanya subsidi mengenai tarif listrik.

Kedua Pemerintah membuat kebijakan adanya insentif pajak bagi produsen dan pengguna dari energi terbarukan. Ketiga, untuk mengantisipasi greenflation pemerintah menerapkan Polluter Pays Principle, yaitu prinsip pencemar membayar, ini pertama kali diperkenalkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 1972.

Seandainya greenflation itu tidak bisa diredam, maka akan ada dua dampak yang sangat berat, diantaranya, pertama, Climateflation yaitu peningkatan harga pokok atau pangan yang terjadi akibat bencana iklim. Kedua, kenaikan harg pada berbagai sektor akibat mahalnya bahan bakar fosil.

Greenflation perlu diperhatikan secara bersama, kalau hal seperti ini tidak diperhatikan hal yang tidak diinginkan akan terjadi di Indonesia. Misalnya, penaikan tarif listrik dan harga kebutuhan pokok yang akan membuat sulit masyarakat Indonesia.

Indonesia mendukung upaya global untuk memaksimalkan penggunaan energi ramah lingkungan menghadapi era transisi energi menuju energi hijau. Beberapa langkah sedang diambil untuk transisi energy.

Hal ini mencakup pengembangan B-30 hingga D-100 dan bioavtur, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk sektor transportasi dan industri. Badan usaha yang berhubungan dengan energi
Fosil juga diminta membuat rencana matang untuk mengarungi era transisi ini penggunaan teknologi hijau dan energi bersih.

Mengadaptasi metode produksi ke teknologi rendah karbon, yang mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca, akan membutuhkan, di satu sisi, investasi besar-besaran dan mahal yang akan meningkatkan biaya marjinal setiap unit yang diproduksi dalam jangka pendek dan, di sisi lain, penggunaan bahan yang lebih langka dan karenanya lebih mahal. Hal ini akan menciptakan tekanan ke atas pada harga.

Transisi ekologi juga akan membutuhkan “sinyal harga”, meningkatkan harga bahan bakar fosil melalui perpajakan (pajak karbon) dan pasar tunjangan emisi (harga eksplisit) serta peraturan (harga implisit).

Transisi energi juga dapat memiliki dampak makroekonomi tidak langsung terhadap inflasi, baik ke atas maupun ke bawah. Tampaknya dalam jangka pendek, efek-efek ini terutama bersifat inflasi, sementara dalam jangka menengah dan panjang, tekanan disinflasi yang berasal dari efek positif transisi terhadap pasokan dan peningkatan produktivitas dapat menjadi lebih penting.

Semakin cepat dekarbonisasi dimulai, dengan cara yang jelas, bertahap, dan didukung, semakin moderat dampak disrupsi dan inflasi yang mungkin terjadi, dan semakin cepat pula dampak positifnya terlihat.

Transisi ramah lingkungan sebagian besar akan melibatkan perubahan metode produksi. Metode produksi yang terakhir ini sebagian besar bertanggung jawab atas tingginya emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk menghasilkan produk yang “hijau”, modal ini harus diganti dengan struktur, peralatan, material dan teknik yang menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca.

Perubahan besar ini dapat menyebabkan inflasi, meskipun dampak sebaliknya tidak dapat dikesampingkan.Dalam jangka pendek, investasi yang lebih mahal akan meningkatkan biaya produksi tetap yang akan dibebankan pada harga dan oleh karena itu memiliki efek inflasi.

Di sisi lain, sebagian dari modal yang saat ini digunakan akan dinyatakan usang sebelum siklus hidupnya berakhir (“stranded assets”). Transisi hijau harus terus dilanjutkan karena manfaat Energi Hijau sangat berarti untuk kemajuan Indonesia, yaitu jumlahnya di alam berlimpah dan tidak akan habis, dapat dimanfaatkan secara gratis karena sudah tersedia di alam, perawatan relatif mudah jika dibandingkan dengan energi yang tidak terbarukan, menjadikan mandiri energi artinya tidak bergantung pada negara lain, mendorong perekonomian dan berpeluang membuka lapangan kerja baru, serta bebas dari perubahan harga seperti energi fosil.Jatengdaily.com-st

Written by Jatengdaily.com

Penasihat Spiritual Jokowi Kecewa Abaikan Nasihatnya, Khawatirkan Hal Buruk

Telkom DigiUp Berikan Bantuan 900 Sertifikasi Berstandar BNSP Kepada Siswa SMA & SMK Terpilih di Seluruh Indonesia