SEMARANG (Jatengdaily.com) – Bertempat di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Klaster Barat dan Tengah menyelenggarakan Rapat Kerja Stakeholder Daerah Tahun 2025.
Kegiatan ini mengangkat tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi.”
Rapat kerja ini merupakan lanjutan dari agenda tahunan yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SKK Migas, KKKS, dan para pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam mendukung keberlangsungan industri hulu migas nasional.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, yang menekankan pentingnya membangun pola pikir yang selaras dan sinergi lintas sektor guna menghadapi tantangan hulu migas, khususnya isu pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasi.
“Melalui kolaborasi ini, kita berharap dapat menciptakan solusi bersama yang berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung target produksi migas nasional, tetapi juga untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan momentum penting untuk memperkuat dua aspek fundamental dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas, yaitu pengadaan tanah dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM).
Dia menegaskan perlunya penyusunan strategi yang matang dan terintegrasi, serta pertemuan rutin dan Grand Design PPM yang komprehensif untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas program di lapangan.
Pada Sesi I, diskusi difokuskan pada pemaparan Grand Design PPM Hulu Migas yang disampaikan oleh Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas. Roy menjelaskan roadmap dan strategi sinergi program pengembangan masyarakat hingga tahun 2030, yang diperkuat dengan pelibatan aktif masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Sebagai studi kasus, PGN SAKA yang diwakili oleh Purwanto Nugroho, memaparkan praktik baik dari program PPM di Ujungpangkah, Gresik. Diskusi pun berlangsung interaktif, dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor yang mengacu pada prinsip ISO 26000 untuk memastikan keberlanjutan sosial.
Sedangkan sesi II membahas percepatan proses sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan tantangan pengadaan tanah di sektor hulu migas.Erie Yuwono, Kepala Departemen Pertanahan SKK Migas, menyoroti tantangan di lapangan serta pentingnya penyederhanaan dan percepatan proses sertifikasi.
Selanjutnya, BPN Provinsi Jawa Timur melalui Yannis Harryzon Dethan, A.Ptnh, menyampaikan komitmen BPN untuk mendukung pengadaan tanah bagi kegiatan operasional KKKS, dan membuka ruang kolaborasi lebih erat antara KKKS dan BPN.
Febrian Ihsan, Kepala Departemen Formalitas & Komunikasi SKK Migas Jabanusa mengatakan, beberapa rekomendasi penting dari hasil diskusi antara lain, perlunya strategi terpadu dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan PPM.
Dia menambahkan, pertemuan rutin sebagai media koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program. Pembentukan taskforce pertanahan, sebagaimana diusulkan oleh Kantah Tuban. Dukungan program fisik untuk PPM diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, dan sinkronisasi PPM dengan reforma agraria, diusulkan oleh Kantah BPN Bojonegoro, termasuk penyusunan MoU yang mencakup pemberdayaan masyarakat berbasis pertanahan,” jelas Febrian.
”Rapat kerja ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan industri hulu migas tidak hanya ditentukan oleh capaian produksi, tetapi juga oleh harmoni antara industri dan masyarakat. Kolaborasi nyata antara SKK Migas, KKKS, dan stakeholder daerah menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem energi nasional yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Febrian. St
